WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kesiapan mendukung pemulihan ekonomi Iran dengan obligasi bantuan finansial besar, asalkan Teheran menyetujui dan mematuhi sebuah kesepakatan perdamaian.

Wakil Presiden AS JD Vance menyebutkan angka konkret: akses dana segar sebesar US$300 miliar, setara sekitar Rp5 kuadriliun, akan tersedia untuk rekonstruksi Iran jika negara itu memenuhi persyaratan yang disepakati.

Vance menjelaskan dana tersebut akan disalurkan melalui koalisi negara-negara Teluk. Ia mengatakan otoritas AS tidak keberatan dengan keterlibatan investasi dari kawasan Teluk selama Iran menunjukkan komitmen nyata terhadap pelaksanaan kesepakatan.

“Kami sepenuhnya terbuka dengan langkah negara-negara Teluk untuk berinvestasi dalam rekonstruksi di Iran. Asalkan, Iran mengakhiri program nuklirnya, menghilangkan uranium yang diperkaya, dan terbuka sepenuhnya terhadap pengawasan internasional,”

Menurut Wapres AS, ketentuan transparansi dan akses pengawasan internasional menjadi syarat mutlak untuk memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Ia menilai poin ini penting bagi keamanan nasional AS.

Rangka Kesepakatan Dalam Draf MoU

Pernyataan Vance mengonfirmasi laporan yang menyebutkan adanya draf nota kesepahaman perdamaian. Dalam dokumen itu, disebutkan pihak AS beserta sekutu memiliki kewajiban untuk menjamin upaya pemulihan ekonomi Iran dengan nilai minimal US$300 miliar.

Dokumen draf tersebut memuat komitmen finansial sebagai bagian dari paket perdamaian yang mengaitkan pemulihan ekonomi dengan pembatasan program nuklir Iran.

Diplomasi Ekonomi Sebagai Alat Tekan

Penawaran dana rekonstruksi berskala besar ini dipandang sebagai langkah diplomasi ekonomi yang jarang muncul dalam hubungan kedua negara. Selama beberapa dekade, ekonomi Iran menghadapi tekanan akibat sanksi internasional yang berdampak pada mata uang dan tingkat inflasi.

Dengan menghubungkan bantuan finansial melalui investasi negara-negara Teluk, AS menempatkan insentif ekonomi sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan keamanan terkait proliferasi nuklir.

Strategi itu mencerminkan perubahan pendekatan kebijakan luar negeri AS yang menggabungkan tuntutan keamanan dengan pemberian insentif ekonomi untuk mendorong perubahan perilaku pihak yang menjadi sasaran.