Pemerintah mengusulkan program distribusi kompor listrik yang direncanakan bergulir pada 2027 sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Program ini diharapkan mengurangi ketergantungan Indonesia pada liquefied petroleum gas (LPG) yang masih besar porsinya dipenuhi melalui impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan usulan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 815,56 miliar saat rapat kerja pembahasan RAPBN 2027 bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Alasan Program dan Dampak Ekonomi

Bahlil menyatakan sekitar 80% kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi dari impor. Kondisi itu, menurutnya, menyebabkan keluarnya devisa negara dalam jumlah besar setiap tahun.

“Dalam rangka kita mendorong bauran energi, kita tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp 120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini, itu pasti di atas Rp 130 triliun,”

Ia menambahkan bahwa ketergantungan tinggi terhadap impor LPG dapat menjadi tantangan bagi ketahanan energi nasional jika tidak diimbangi diversifikasi sumber energi.

Rencana Pelaksanaan dan Sasaran

Menurut Bahlil, program kompor listrik akan difokuskan pada kelompok masyarakat dengan kapasitas daya listrik rumah tangga yang relatif rendah. Pada tahap awal, pemerintah mempertimbangkan kompor listrik yang bisa beroperasi dengan daya di bawah 900 volt ampere (VA).

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 VA,”

Strategi ini dimaksudkan agar program dapat menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan dan pedesaan tanpa memerlukan penambahan daya listrik yang besar.

Kajian Teknis dan Ekonomi

Bahlil menegaskan kebijakan tersebut masih dalam tahap persiapan dan akan melalui berbagai kajian teknis maupun ekonomi sebelum diimplementasikan secara luas. Pemerintah juga akan mempertimbangkan penggunaan teknologi kompor listrik yang lebih efisien agar manfaat bagi masyarakat lebih besar dibandingkan biaya transisi yang harus dikeluarkan.