Komisi XII DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp 27,34 triliun untuk tahun anggaran 2027. Persetujuan disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi XII dan Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sekitar 82% dari total pagu indikatif atau senilai Rp 22,48 triliun akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur energi dan program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat. Sisanya sekitar Rp 4,8 triliun atau 13% dialokasikan untuk kebutuhan operasional kementerian.

“Jadi hanya 13% dari pagu anggaran Kementerian ESDM saja yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi.

Bahlil menegaskan pemerintah berkomitmen agar mayoritas anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain memperluas akses energi, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. “80% anggaran akan kita alokasikan untuk rakyat,” tambahnya.

Rincian Alokasi Program Strategis 2027

Sejumlah program prioritas yang akan menerima pendanaan pada 2027 meliputi pembangunan jaringan gas kota, infrastruktur listrik desa, bantuan pasang baru listrik, pembangunan pipa transmisi gas, konverter kit untuk petani, serta program transisi energi seperti motor listrik dan kompor listrik.

  • Konverter kit untuk petani: Rp 158,50 miliar
  • Pipa gas Dumai–Sei Mangkei (Dusem): Rp 3,95 triliun
  • Jaringan gas kota (jargas): Rp 5,21 triliun
  • Infrastruktur listrik desa: Rp 9,746 triliun
  • Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL): Rp 520 miliar
  • Pipa transmisi gas Semarang–Solo: Rp 702,38 miliar
  • Pipa transmisi gas Cirebon–Bandung: Rp 577,56 miliar
  • Program motor listrik: Rp 635,2 miliar
  • Program kompor listrik: Rp 815,6 miliar
  • Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH): Rp 58,58 miliar

Bahlil menjelaskan pembangunan pipa gas Dusem bertujuan menghubungkan wilayah surplus gas dengan daerah yang membutuhkan pasokan, khususnya antara Sumatera dan Jawa. Pengembangan jaringan gas kota disebut sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG.

Pengembangan pipa transmisi gas Semarang–Solo dan Cirebon–Bandung akan dikerjakan secara multiyears untuk memperkuat konektivitas jaringan gas nasional sekaligus meningkatkan keandalan pasokan antardaerah.

Program perluasan akses listrik dan BPBL diharapkan mempercepat pemerataan akses energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang masih memiliki keterbatasan layanan kelistrikan.

Selain itu, program transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) — seperti motor listrik, kompor listrik, dan PLTMH — dimaksudkan untuk menghadirkan alternatif selain LPG. “Program kompor listrik kita lakukan juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap LPG. Kita mencari sumber energi lain ke depan tidak hanya LPG saja termasuk pemanfaatan CNG,” kata Bahlil.

Dengan komposisi pagu tersebut, pemerintah menargetkan percepatan pemerataan akses energi, penguatan infrastruktur energi nasional, serta peningkatan pemanfaatan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan hingga ke daerah terpencil.