Polri Cek Biro Perjalanan yang Fasilitasi 177 Jamaah

Senin , 22 Aug 2016, 13:12 WIB Reporter :Dadang Kurnia/ Redaktur : Achmad Syalaby
Jamaah Haji Indonesia dan Malaysia dibawa otoritas Bandara International Passay City - Manila Selatan karena menggunakan paspor palsu Filipina menuju Arab Saudi (EPA/Manila International Airport Media Affair)
Jamaah Haji Indonesia dan Malaysia dibawa otoritas Bandara International Passay City - Manila Selatan karena menggunakan paspor palsu Filipina menuju Arab Saudi (EPA/Manila International Airport Media Affair)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia terus mendalami adanya informasi terkait 177 warga negara Indonesia (WNI) yang menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunaka paspor Filipina. Namun begitu, Polri mengaku tidak bisa menyelidiki kasus tersebut sendirian.

Saat ini, Polri masih mencoba mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). "Kami memerlukan bantuan info detail dari Kemlu terkait kasus WNI calon haji kita yang pakai paspor Filipina itu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar kepada wartawan, Senin (22/8).

Polri, kata Boy, sampai saat ini masih melakukan pengecekan. Pengecekan dilakukan terhadap berbagai hal, termasuk kemungkinan adanya biro haji atau travel yang mengambil untung dari kasus tersebut.“Sedang dicari bagaimana mereka bisa sampai ke Filipina. Termasuk apakah ada biro perjalanan atau travel yang mengambil untung dari mereka dan memfasilitasi mereka untuk bisa sampai ke Filipina,” tambah Boy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sebanyak 177 WNI menggunakan paspor Filipina agar bisa berangkat haji ke Tanah Suci Makkah. Kini mereka masih tertahan di Filipina dan akan segera dideportasi. WNI tersebut diduga memiliki paspor ganda yakni Filipina dan Indonesia.

Setelah dilakukan pengecekan, dari 177 WNI itu 50 persen lebih berasal dari Sulawesi Selatan. Selebihnya, berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Riau, Sumbawa, DI Yogyakarta, Banten, dan Lampung.