Pemerintah Disarankan Minta Tambahan Kuota Haji ke Raja Salman

Ahad , 26 Feb 2017, 10:52 WIB Reporter :Qommarria Rostanti/ Redaktur : Indira Rezkisari
Raja Salman
Raja Salman

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik bagi pemerintah Indonesia. Selain membicarakan soal investasi, ada beberapa hal lain yang dinilai penting untuk dibahas. 

 

Salah satunya soal kuota haji. "Kiranya Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang diprioritaskan mendapat tambahan kuota 10 sampai dengan 20 persen dari kuota normal," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid kepada Republika.co.id, Ahad (26/2). 

Terkait

Di sela-sela pembicaraan tersebut, pemerintah juga dapat membahas soal rencana pemberian uang santunan korban peristiwa jatuhnya alat derek raksasa (crane). "Ini juga dapat dibicarakan walau tidak terlalu strategis," kata politikus dari Partai Gerindra ini. 

Pada musim haji 2015, crane terjatuh di dalam kompleks Masjidil Haram akibat adanya angin besar. Kejadian ini mengakibatkan 107 orang meninggal dunia dan 238 orang cedera. Dari jumlah itu, sebanyak 12 jamaah haji asal Indonesia meninggal dan 49 orang luka-luka.

Raja Salman telah menginstruksikan pemberian kompensasi bagi para korban musibah crane sebesar Rp 3,5 miliar untuk korban meninggal dan cacat permanen, serta sekitar Rp 1,75 miliar bagi korban luka. Selain itu, Raja Salman juga mengumumkan akan memfasilitasi para korban crane yang belum sempat menunaikan ibadah haji pada tahun 2015 untuk menunaikannya di tahun 2017 atas undangan Raja.

Namun hingga kini, pemberian santunan tersebut belum terealisasi. Beberapa waktu lalu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin masih terus berkomunikasi dengan Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi. Saat ini proses pemberian santunan masih dalam proses penunjukan Gubernur Makkkah sebagai ketua realisasi pencairan dana santunan. Lukman mengatakan hingga kini jumlah korban crane masih terus didata. "Karena ada sejumlah data negara tertentu belum fix data korban tewas dan lukanya. Saudi ingin  menyamakan waktu pemberian santunannya," ujar Lukman. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini