28 Ramadhan 1442

Tim Pengawas Haji DPR Kritik Kondisi Pemondokan Jamaah

Ahad , 20 Aug 2017, 04:37 WIB Reporter :Ani Nursalikah/ Redaktur : Andri Saubani
Kesibukan petugas haji yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2017 di kantor Daker Madinah, Rabu pagi (16/8).
Kesibukan petugas haji yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2017 di kantor Daker Madinah, Rabu pagi (16/8).

IHRAM.CO.ID, MADINAH -- Tim pengawas haji DPR mengkritik sejumlah permasalahan terkait pemondokan jamaah haji Indonesia di Madinah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan masih ada penginapan jamaah haji yang jaraknya satu kilometer dari Masjid Nabawi. Selain itu, masih terdapat lift yang macet di hotel jamaah. "Persoalan ini masih terulang," katanya di Daker Madinah, Sabtu (19/8).

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Daker Madinah Amin Handoyo, Kepala Seksi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Edi Supriyatna dan para kepala seksi dari katering, perumahan, bimbingan ibadah, perumahan, media center haji dan Siskohat. Sedangkan dari DPR hadir Pimpinan DPR Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid, anggota dari Komisi V dan Komisi IX. Jumlahnya 12 orang.

Kepala Seksi Perumahan Daker Madinah Ihsan Faisal mengatakan harga sewa pemondokan yang telah disepakati antara pemerintah DPR yang semula 850 riyal per orang naik menjadi 950 riya. Namun, harga tersebut naik saat musim haji.

Di mengatakan bahkan jamaah haji Iran berani membayar hingga 1.000 riyal per orang. Bahkan, mereka menyanggupi dengan harga yang lebih tinggi. "Pagu yang disepakati itu tidak cukup karena harga yang tinggi," ujar Ihsan.

Kepala Daker Madinah Amin Handoyo menambahkan sistem blocking time atau menyewa hotel selama delapan-sembilan hari (selama jamaah arbain) sangat melelahkan. Sistem ini berimbas pada pecah kloter, yakni satu kloter menginap di hotel yang berbeda.

Amin mencontohkan dalam satu kloter berisi 450 jamaah, namun kapasitas hotel hanya 400 orang. Sisa 50 jamaah ini terpaksa menempati hotel lain. Penempatan jamaah tersebut ditentukan pemilik hotel, karena itu bisa saja jaraknya berjauhan. "Pecah kloter dan pecah hotel ini menyusahkan petugas kesehatan yang akan melakukan kunjungan ke kloternya karena jauh," kata Amin.

Dia pun mengusulkan agar penyewaan hotel dilakukan seperti di Makkah yang bisa menyewa hotel selama satu musim atau semi musim. Hal ini juga karena tidak ada pertumbuhan hotel di Madinah, tidak seperti di Makkah yang jumlah hotel terus bertambah.

Menanggapi usulan Amin tersebut, Fadli Zon mengatakan, penyewaan hotel merupakan masalah teknis yang harus dihitung untung-ruginya. "Anggaran itu sudah cukup bisa dinaikkan, jadi sepertinya persiapan untuk pemondokan yang layak itu bisa dilakukan jadi kejadina pemondokan yang jauh bisa dihindari," katanya.

 

widget->kurs();?>