'Kemenag Harus Terbuka Paparkan Evaluasi Haji 2018'

Senin , 01 Oct 2018, 20:17 WIB Reporter :Umi Nur Fadhilah/ Redaktur : Andi Nur Aminah
Petugas Haji Daker Bandara menuntun jamaah Kloter 63 Debarkasi Jakarta-Bekasi menuju paviliun Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Selasa (25/9). Kloter tersebut merupakan kloter terakhir yang dipulangkan ke Tanah Air pada musim haji tahun ini.
Petugas Haji Daker Bandara menuntun jamaah Kloter 63 Debarkasi Jakarta-Bekasi menuju paviliun Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Selasa (25/9). Kloter tersebut merupakan kloter terakhir yang dipulangkan ke Tanah Air pada musim haji tahun ini.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat haji Indonesia Ade Mafruddin meminta Kementerian Agama (Kemenag) lebih terbuka memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2018. Ia meminta adanya perincian ihwal kategori yang dipresentasikan memberi layanan bagus untuk jamaah haji.

 

“Sifatnya kurang memberi sentuhan perubahan. Misalnya, dari sekian banyak aspek, mana yang kategori bagus. Jangan di rata-ratakan seluruh aspek puas dengan layanan,” kata dia kepada Republika.co.id, Senin (1/10).

Terkait

Menurut Ade apabila pemerintah memaparkan secara umum layanan haji berlangsung dengan baik, maka tunjukkan juga efektivitasnya. Ia menyontohkan, tidak ada efektivitas dari petugas haji. Pun kinerja petugas haji juga tidak dianggap sebagai ujung tombak peningkatan dan perbaikan layanan.

Baca Juga

Setiap tahun, ia mengatakan, Kemenag mengangkat petugas haji berbeda yang mana belum paham medannya. Menurut dia, petugas haji tidak boleh lahir instan. Artinya, harus ada pembekalan tiga hingga lima tahun agar paham dengan tugasnya di Tanah Suci.

“Kalau aspeknya pelayanan, peningkatan mutu prima, profesionalitas dalam penyelenggaraan dan layanan. Maka menyediakan petugas bukan yang sifatnya instan, tapi yang permanen,” tutur Ade.

Bahkan, ia menyayangkan ada Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang posisinya sama dengan jamaah haji atau belum pernah berhaji. “Ini kan juga disayangkan. Jadi kurang maksimal petugasnya,” tutur dia.

Selain itu, ia mendorong adanya peningkatan kuantitas pemondokan. Saat ini, ada 16 pemondokan yang sifatnya sewa full musim tiga tahun dengan biaya sewa sama. Ia mempertanyakan kenapa pemerintah tidak bisa menyewa 160 pemondokan full musim.

“Harusnya ada peningkatan terus. Jangan bilang kita tak sanggup, buktinya ada 16 yang tiga tahun bisa kita sewa dengan harga tetap. Jadi ada hal-hal yang menurut saya perlu pemerintah benahi dari sisi akomodasinya,” tutur Ade.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag menggelar evaluasi pelayanan ibadah haji pada 28-30 September di DI Yogyakarta. Evaluasi berfokus pada tiga layanan haji, yakni akomodasi, konsumsi, dan transportasi darat di Saudi.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU Kemenag Sri Ilham Lubis mengakui masih ada yang perlu diperbaiki dari layanan akomodasi. Khususnya, terkait sistem sewa hotel di Madinah. Menurut dia, harus ada kepastian lagi terkait penempatan jamaah. Dengan demikian, kendati penerbangan jamaah tertunda, hotel yang disewa tetap bisa dihuni. Dia mengusulkan semua akomodasi jamaah di Saudi bisa menggunakan full musim.

Terkait layanan konsumsi, ia mengaku puas lantaran ada penambahan jatah makan untuk jamaah. Ia hanya menyayangkan selama lima hari jamaah tidak mendapat layanan katering menjelang Arafah. Padahal, jamaah pelu menjaga stamina untuk menunaikan rukun hajinya. Sri Ilham juga menyoroti masalah transpirtasi selama di Saudi. Namun, ia mengaku belum mendapat rincian laporan permasalahannya.