BPKH Harus Optimalkan Investasi Langsung di Dalam Negeri

Sabtu , 26 Jan 2019, 05:03 WIB Reporter :Idealisa Masyrafina/ Redaktur : Friska Yolanda
Sukuk Ritel (ilustrasi)
Sukuk Ritel (ilustrasi)

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 18,15 triliun untuk investasi langsung di Arab Saudi pada tahun ini. Porsi investasi tersebut mencapai sekitar 15 persen dari target total dana kelolaan haji tahun ini yang sebesar Rp 121 triliun. 

 

BPKH berencana menanamkan investasi di sektor perhotelan, avtur, penerbangan, dan katering dan akan membuat perusahaan patungan (joint venture/JV) bersama sejumlah perusahaan yang menguasai bidang tersebut.

Terkait

Menurut Ekonom Syariah SEBI School of Islamic Economics, Aziz Setiawan, investasi yang dilakukan oleh BPKH harus memiliki kajian yang mendalam dan mempersiapkan manajemen risiko yang kokoh. "Hal mendasar yang perlu dipertimbangkan adalah apakah manfaat investasi langsung ini akan lebih optimal jika diinvestasikan di dalam negeri atau di Arab Saudi," ujar Aziz kepada Republika.co.id, Jumat (25/1).

Manfaat investasi yang harus dilihat adalah manfaat langsung berupa keuntungan atau return dan juga manfaat tidak langsung berupa multiplier effect dari investasi. Mengingat kebutuhan investasi langsung untuk ekonomi umat di domestik yang juga besar, kata Aziz, seharusnya investasi BPKH lebih dioptimalkan di domestik, sehingga efek penggandanya bisa lebih luas.

"Investasi langsung di dalam negeri juga banyak yang bisa memberikan return tinggi," kata Aziz.

Jika BPKH tetap menilai dibutuhkan investasi langsung ke Arab Saudi, maka ada sejumlah risiko yang harus benar-benar dimitigasi. Pertama, investasi langsung mempersyaratkan keahlian BPKH yang cukup untuk memastikan bisnis tersebut bisa berjalan baik. Terlebih jika perusahaan patungan, maka harus ada fit and proper terhadap calon perusahaan dan bisa dilihat rekam jejaknya secara terbuka. 

Baca juga, Himpuh: Investasi Langsung BPKH Sudah Tepat

"Jangan main-main terkait hal ini, karena dana umat yang digunakan. Tidak boleh ada konflik kepentingan dari decision making dalam investasi tersebut," ujarnya.

Kedua, BPKH juga harus memastikan memiliki kapasitas untuk mengurus investasi tersebut secara detail. Jika ke depan memiliki aset berupa hotel atau pemondokan maka manajemen dan pemeliharaannya harus juga dikelola secara prima. Jadi harus benar-benar kokoh dalam manajemen asetnya.

Ketiga, target return dari investasinya juga harus jelas dan tentu harus lebih tinggi dari investasi portofolio karena usahanya lebih besar. Untuk mencapai return yang baik, manajemen risikonya juga harus dikembangkan secara detail. 

"Selain itu, juga harus memberikan dampak efisiensi dalam pelaksanaan haji dan kualitas layanan untuk jamaah," katanya. 

Kepala BPKH Anggito Abimanyu sebelumnya mengatakan BPKH akan melakukan investasi langsung di Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang penerbangan dan katering.

Di bidang penerbangan, BKPH akan bekerja sama dengan Garuda Indonesia dan sementara di Arab Saudi fokus untuk investasi hotel dan katering. Selain itu, sejumlah kerja sama juga akan dilakukan di sektor lain, seperti dengan Pertamina untuk bahan bakar pesawat yang mengangkut calon jamaah haji.

Anggito mengatakan, investasi sektor penerbangan dan katering tersebut diupayakan secepatnya bisa terealisasi. Tapi, jika pada musim haji 2019 belum tercapai kerja sama di sektor itu, upayanya masih akan terus dilanjutkan karena merupakan kebutuhan. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini