16 Rabiul Akhir 1442

Rabithah Dorong BPKH Kembangkan Dana Haji di Saudi

Jumat , 21 Jun 2019, 19:37 WIB Reporter :Ali Yusuf/ Redaktur : Hasanul Rizqa
Ketua Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin.
Foto :
Ketua Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah berhasil meraih WTP, BPKH didesak berhasil investasikan dana jamaah haji ke beberapa sektor.

"Pertama saya apresiasi selaku masyarakat haji Indonesian," Kata Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Marfudin saat dihubungi Ihram.co.id, Jumat (21/6).

Ade menyarankan BPKH tidak hanya berhasil mengelola dana haji sehingga meraih opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Akan tetapi bagaimana kedepan BPKH mampu mengembangkan dana haji yang menguntungkan semua jamah.

"BPKH harus mengembangkan diri bagaimana dana haji ini semakin berkembang pesat," ujarnya.

Dikembangkannya dana haji harus menyasar sektor-sektor yang tidak jauh dengan kebutuhan dan keperluan jamaah haji. Terutama dana haji harus dikembangkan ke fasilitas yang ada di Tanah Suci.

"Berkembangnya kemana? satu adalah investasi di Arab Saudi dan kedua investasi dengan kebutuhan jamaah," katanya.

Ada mencontohkan kebutuhan atau keperluan jamaah adalah misalnya yang berkaitan dengan pesawat terbang. Investasi kesektor ini kata dia harus menjadi perhatian dan pemikirian semua terutama BPKH yang diberikan mandat mengelola uang jamaah haji.

"Jangan sampai ada pesawat terbang dari asing masuk ke kita dan sementara BPKH diem bae dan ini harus dipikirkan," katanya.

Selain itu yang lebih urgen kata Ade adalah bagaimana dana BPKH ini harus dialokasikan  kepada kepentingan jamaah haji. Jadi BPKH saran Ade dalam mengelola uang haji harus ada misi sosial dan misi dakwahnya juga.

"Misi dakwahnya BPKH harus mencerdaskan jamaah haji sebelum berangkat," katanya.

Menurut Ade selama ini BPKH belum memiliki program misi dakwahnya. BPKH baru menjalankan misi sosialnya dalam mengembangkan dana haji melalui investasi.

"Sementara plotnya (mencerdaskan jamah haji sebelum berangkat) belum ada maka boleh," katanya.

Untuk itu Ade menyaran BPKH segera menjalankan program mencerdaskan jamaah haji sebelum berangkat. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas dari BPKH dalam mengelola dana haji.

"BPKH harus memplot alokasi dari dana BPKH dari keuntungannya efisiensinya dimasukan kedalam plot pencerdasan jamaah haji sebelum berangkat," katanya.

Dan program semacam ini belum ada. Padahal jamaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci ini harus cerdas artinya bisa menjalankan ibadah haji dengan baik dan maksimal.