DPR: Penambahan Kuota dan Peningkatan Pelayanan Haji Penting

Kamis , 12 Dec 2019, 17:14 WIB Reporter :Arif Satrio Nugroho/ Redaktur : Ani Nursalikah
DPR: Penambahan Kuota dan Peningkatan Pelayanan Haji Penting. Foto ilustrasi refleksi di kacamata seorang jamaah haji menunjukkan kepadatan di Jamarat pada saat melempar jumrah, Mina.
DPR: Penambahan Kuota dan Peningkatan Pelayanan Haji Penting. Foto ilustrasi refleksi di kacamata seorang jamaah haji menunjukkan kepadatan di Jamarat pada saat melempar jumrah, Mina.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya penambahan kuota dibarengi peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji. Menurutnya, dua hal tersebut harus terus didorong.

 

Terkait

"Kalau pelayanan terhadap jamaan, mau bertambah atau tidaknya kuota, itu harus selalu kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Belajar dari tahun sebelumnya, apa saja yang harus ditingkatkan, itu penting," ujar Marwan pada Republika.co.id, Kamis (12/12).

Baca Juga

Marwan menjelaskan, DPR tetap meminta pemerintah melobi Arab Saudi agar tetap menambah kuota haji untuk Indonesia pada 2020. Seperti diketahui, tambahan 10 ribu kuota haji hanya berlaku pada 2019.

"DPR memastikan mendorong pemerintah melobi penyelenggaraan haji di Saudi supaya penambahan kuota 10 ribu dapat diberikan tahun ini. Itu sudah keputusan kita. Ada dua maktab, agar 118 dan 120 itu dikembalikan ke Indonesia," ujar dia.

Kuota haji Indonesia pada 2019 sebanyak 231 ribu. Namun, pada 2020, kembali menjadi 221 ribu.

photo

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang (kiri).

Padahal, kata Marwan, kuota 213 ribu merupakan kuota lama Indonesia sebelum Masjid al-Haram mengalami pemugaran. Penambahan ini penting mengingat akan mengurangi antrean panjang jamaah Indonesia yang mencapai bertahun-tahun.

"Karena perbaikan infrastruktur Masjid al-Haram maka saat itu dikurangi, Karena itu, sebetulnya menambah kuota jamaah 10 ribu seperti tahun lalu sebetulnya itu kuota kita yang lama. Memang segitu (231 ribu) jamaah kita," kata Marwan.

Dalam kaitan pelayanan jamaah, Komisi VIII DPR RI pun turut melakukan pengawasan. Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

Marwan mencontohkan, lokasi yang terbatas hingga kelancaran distribusi makanan. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir, jamaah Indonesia kerap kesulitan mendapat distribusi makanan.

Distribusi makanan kerap kesulitan saat mendekati hari Arafah lantaran kendaraan sulit bergerak. Maka itu, DPR mendorong pemerintah agar menyediakan makanan cepat saji untuk suplai tiga hari, dan diwujudkan.

photo

Mantan menteri agama Lukman Hakim Saifuddin.

"Artinya itu bagian dari upaya yang dikhawatirkan tentang pelayanan dan penambahan jamaah, jadi dua duanya kita dorong. Tentang pelayanan, bertambah tidak bertambahnya kuota tetap kita kejar," ujarnya.

Mantan menteri agama Lukman Hakim Saifuddin menilai penambahan kuota haji harus diawali dengan penambahan dan perbaikan infrastruktur haji di Arab. Oleh sebab itu, ia menilai fasilitas di Mina dan Pusat kesehatan (Puskes) haji, lebih mendesak dilakukan sebelum melakukan pengajuan kuota haji.

“Ya, itu pandangan saya ketika masih menjabat sebagai menag,” ujar dia ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (11/12).

Infrastruktur yang dimaksud adalah penambahan tenda untuk daya tampung jamaah. Selain itu, penambahan fasilitas toilet juga dirasa kurang. “Dan itu belum dilakukan,” ujarnya.

Lukman menambahkan, jika hal tersebut tidak dilakukan, penambahan kuota haji malah akan menimbulkan bencana kemanusiaan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini