REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas menyesalkan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang menyatakan tidak ada sanksi hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti LGBT.
"MUI sangat menyesalkan ya pernyataan menpan-RB yang menyatakan bahwa LGBT itu adalah hak pribadi dari yang bersangkutan dan pemerintah tidak bisa menjeratnya," ujar Anwar saat ditemui Republika.co.id di Kantor MUI Pusat, Selasa (10/3).
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mengatakan, pandangan menpan-RB tersebut tidak benar karena ASN itu sudah disumpah untuk patuh terhadap sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.
"Saya rasa pandangan seperti itu tidak benar ya. Karena memang ASN itu sebelum menjadi pegawai negeri dia bersumpah kan untuk tunduk dan patuh kepada Pancasila dan UUD 45. Sementara di dalam Pancasila ada sila pertama itu," ucapnya.
Dengan sumpah itu, menurut dia, setiap ASN berarti harus patuh terhadap ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan semua agama yang ada di Indonesia tidak ada yang membolehkan praktik LGBT tersebut.
"Jadi berarti dia sudah berjanji utuk tunduk dan patuh pada ajaran agamanya. Seperti kita ketahui bersama di negeri ini ada enam agama yang diakui oleh negara. Dari enam agama tersebut tidak ada satu pun agama yang memperkenankan LGBT," kata Anwar.
Karena itu, dia meminta kepada menpan-RB untuk tidak ragu-ragu dalam memberikan sanksi hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti LGBT. Menurut dia, jika memberikan sanksi terhadap ASN itu, rakyat akan siap berada di belakang menpan-RB.
"Sebaiknya Menpan-RB bertindak tegas saja lah, tidak usah takut. insya Allah rakyat akan ada di belakang beliau. Dan kalau seandainya beliau menindak orang-orang LGBT itu, itu dasar hukumnya cukup kuat," jelas Anwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
