REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah pusat untuk segera mengambil alih proses perdagangan dan pendistribusian masker. Sebab, harga masker kini melambung tinggi dan stoknya mulai menipis lantaran perdagangannya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

"IDI mengusulkan agar perdagangan dan distribusi masker benar-benar diambil alih atau diatur pemerintah pusat. Jadi stok terjaga," kata Sekretaris Satgas Covid-19 PB IDI, dr Dyah Agustina Waluyo kepada Republika, Kamis (12/3).

Dyah menjelaskan, usai diumumkannya kasus positif terjangkit virus corona (Covid-19), masyarakat langsung melakukan panic buying alias memborong semua persediaan masker di pasaran. Walhasil, stok menipis dan harga pun melonjak drastis lantaran tingginya permintaan.

Padahal, para tenaga medis dan masyarakat yang dalam kondisi sakit sangat membutuhkan masker. Untuk itu, perdagangan masker harus segera diambil alih pemerintah pusat. "Jangan diserahkan ke mekanisme pasar," kata Dyah.

Dengan dikelola pemerintah pusat, lanjut dia, maka harga akan bisa dikontrol. Pendistribusiannya pun bisa diatur sesuai wilayah yang paling membutuhkan. "Kalau untuk penyebarannya, silakan pemerintah tingkat provinsi (yang atur)," kata Dyah.

Lebih lanjut, ia berharap ke depannya pemerintah pusat membagikan masker secara gratis untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Sedangkan untuk masyarakat, ia berharap masker bisa dijual dengan harga terjangkau.

"Kedua kebutuhan ini harus bisa dipenuhi," kata Dyah lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika