REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Madiun, Jawa Timur, menyatakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi tentang penangguhan layanan ibadah umrah sebagai langkah menangkal masuk dan menyebarnya virus Covid-19 ke wilayah tersebut dipastikan tidak memengaruhi proses pemberangkatan calon jamaah haji (calhaj) tahun ini.

"Kebijakan penangguhan itu sejauh ini berlaku untuk ibadah umrah, tidak berlaku untuk ibadah haji," ujar Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Madiun Ahmad Munir kepada wartawan, Ahad (15/3).

Menurut dia, proses urusan pemberangkatan haji pada 2020 tetap berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang telah diatur. Sesuai data, tahun ini Kota Madiun mendapat kuota jamaah haji reguler sebanyak 189 orang. Jumlah itu kemungkinan masih bisa bertambah atau berkurang. Sebab, bisa saja ada calon jamaah haji dari kabupaten/kota lain yang masuk ke Kota Madiun atau sebaliknya.

"Biasanya perubahan itu terjadi setelah pelunasan. Adapun jamaah calon haji yang akan berangkat tahun ini merupakan pendaftar pada bulan November 2011," kata dia.

Sementara itu, daftar antrean sejauh ini sudah mencapai 4.720 orang. Mereka mendaftar pada akhir tahun 2011 hingga per 31 Desember 2019. Sementara itu, jumlah pendaftar pada Januari tahun 2020 sebesar 60 orang.

Munir menjelaskan, terkait kebijakan penangguhan layanan ibadah umrah, Kemenag Kota Madiun telah mengumpulkan biro-biro penyedia ibadah umrah di Kota Madiun dan meminta mereka memaklumi keputusan tersebut. "Yang terpenting jangan panik. Pemerintahan Arab Saudi pasti sudah mempertimbangkan betul kebijakan itu. Biro-biro umrah bisa menjadwal ulang pemberangkatan jamaah yang tertunda," kata dia.

Sesuai pendataan, ada sekitar 500 jamaah ibadah umrah di Kota Madiun yang tertunda keberangkatannya akibat kebijakan penangguhan tersebut. Ia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna penyelesaian dari masalah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika