REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan terus menjalin komunikasi dengan otoritas Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seiring pandemi Covid-19 di berbagai negara.
Nizar kepada wartawan di Jakarta mengatakan komunikasi dijalin dengan Direktur Kantor Urusan Haji Kementerian Haji dan Umrah Saudi Husni Busthoji. Dari komunikasi itu, dipastikan proses penyediaan layanan di Saudi tetap dilanjutkan, hanya proses pembayarannya yang ditunda.
Dia mengatakan proses pengadaan layanan bagi jamaah haji Indonesia baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi terus berjalan. Saat ini, kata dia, tim akomodasi sudah mendapatkan kesepakatan dengan sejumlah penyedia hotel baik di Makkah maupun Madinah. Bahkan, sejumlah hotel di Madinah juga sepakat untuk sistem sewa semusim penuh.
"Tim ini masih terus bekerja untuk memenuhi target yang dibutuhkan. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Kantor Urusan Haji juga belum tanda tangan kontrak sama sekali. Jadi proses pembayaran memang belum dilakukan,” kata dia, Kamis (19/3).
Sementara jalinan layanan konsumsi dan transportasi, masih dalam proses pengadaan dan belum pada pembayaran. Nizar mengatakan persiapan haji di dalam negeri juga terus berjalan, yaitu memasuki tahap pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1441 Hijriyah/2020 Masehi. Pelunasan tahap pertama dibuka dari 19 Maret-17 April 2020. Sedang untuk tahap kedua, dibuka dari 30 April-15 Mei 2020.
Sementara untuk kegiatan latihan manasik bagi calon haji Indonesia, kata dia, ditiadakan untuk mengurangi berkumpulnya banyak massa dalam kerumunan yang rentan menjadi media penularan virus corona. Jadwal Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang telah disusun Kemenag juga berjalan sebagai mana mestinya dengan jamaah akan mulai masuk asrama haji pada 25 Juni 2020 dan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Juni 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
