JAKARTA -- Pemerintah Arab Saudi telah meminta Kementerian Agama menunda seluruh kontrak untuk layanan jamaah haji. Permintaan tersebut karena belum terselesaikannya wabah virus Corona di oleh Pemerintah Arab Saudi yang akan berdampak pada penyelenggaraan haji tahun 2020.
Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, kewajiban pemerintah melalui Kementerian Agama adalah memastikan bahwa persiapan pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji Indonesia sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah ditentukan.
"Bahwa kemudian ada faktor X yang mengakibatkan persiapan harus menyesuaian dengan perkembangan dan permintaan Kerajaan Saudi Arabia, itu hal yang bisa difahami," kata Ismed saat dihubungi, Kamis (19/3).
Ismed mengatakan, kewenangan dan penentu sepenuhnya terkait pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Makkah, Madinah dan Mina adalah otoritatif Kerajaan Saudi Arabia (KSA). Namun, Kementerian Agama Indonesia juga harus tetap memproses hal-hal yang terkait persiapan keberangkatan para Jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci.
Kata Ismed, jika memang secara resmi ada permintaan untuk menunda tahapan persiapakan keberangkatan jamaah haji, tentunya, Menteri Agama Fachrur Rozi harus mensosialisasikan dan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya terkait bagaimana perkembangan terakhir atas musibah virus Corona. "Yang secara faktual juga melanda KSA," katanya.
Khusus kepada para calon jamaah haji Indonesia 2020, Ismed mengimbau agar tetap bersabar dan banyak berdoa kepada Allah agar diberikan jalan terbaik terkait kepastian keberangkatan menunaikan rukun ke lima dalam Islam, yakni menjalankan ibadah haji.
"Tetaplah bersiap dan menambah bekal sebagai amunisi untuk menjalani ibadah haji," katanya.
Ismed menyampaikan, bahwa akhirnya nanti keputusan KSA dan Pemerintah Indonesia, belum sesuai harapan jamaah karena faktor wabah virus Corona, maka sebaiknya jamaah haji Indonesia pasrah pada kehendak Allah SWT.
"Insya Allah ada hikmah dan kebaikannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
