REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Profesor Didik J Rachbini mengkritik keras rencana pemeriksaan virus corona (Covid-19) terhadap seluruh anggota DPR beserta keluarganya. Keistimewaan yang dipertontonkan oleh wakil rakyat itu dinilai telah melukai hati rakyat.
"Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini," kata Didik dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Senin (23/3).
Menurut Didik, saat ini rakyat sedang panik dan kesusahan akibat virus Corona, tapi pimpinan dan anggota DPR beserta keluarganya malah mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas dengan rencana tes tersebut. "Semestinya diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat," ucapnya.
Didik menambahkan, upaya bersama untuk mengatasi krisis dan bencana akibat wabah corona telah dirusak oleh wakil rakyat sendiri. Sebab, mereka semakin memperburuk kepercayaan publik kepada elite di saat kepercayaan adalah kunci untuk mengatasi krisis akibat virus yang telah merenggut 49 nyawa rakyat itu.
Untuk itu, Didik meminta agar rencana itu dibatalkan. “Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat,” katanya.
Jika program itu masih dijalankan, ia berharap anggota dewan yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. "Inisiatif individu keluarga saja, tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam," katanya.
Jikalau pun program itu dibatalkan, kata Didik, hati rakyat tetap saja sudah terlanjur luka. Untuk itu, ia menyarankan agar para anggota dewan membalasnya dengan mendorong pemerintah membuat program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat. Pasalnya, rakyat golongan bawah saat ini sangat terdampak oleh krisis virus corona ini.
"Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan. Terlebih DPR mempunyai kewenangan yang kuat (untuk mendorong pemerintah)," ujar Didik.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan Covid-19 pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3). Biaya pemeriksaan disebut berasal dari donasi para anggota dewan sendiri.
Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, berdasarkan data pemerintah hingga Senin (23/3) sore, sudah terdapat 579 orang yang positif terjangkit. Dari total kasus tersebut, 49 meninggal dan 30 berhasil sembuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
