REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menilai, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan daerah lainnya masih belum efektif, terlebih ketika keramaian kerap kali ditemui. Menurut dia, hal tersebut tak lepas dari sanksi yang kurang jelas.
“Perlu ada aturan yang lebih tegas lagi,” ujar dia, Selasa (14/4).
Dia menambahkan, di masa saat ini, setiap orang seharusnya bergantung pada kedisiplinan satu sama lain. Sebab, jika satu orang tak disiplin akibatnya akan berimbas pada lingkungannya, tak hanya keluarga tetapi juga tetangga.
“Jadi ketergantungan saat ini akan disiplin sangat tinggi. Tak boleh ada orang yang egois menampikan pembatasan sosial,” ucap mantan wapres dua periode itu.
Tak mengenakan masker ketika keluar, contoh dia, tak hanya membahayakan diri, tetapi juga bisa merugikan orang banyak. Dia menegaskan, hal tersebut dilakukan untuk saling menjaga kondisi dan semangat setiap orang di tengah kekhawatiran pandemic Covid-19.
JK yang juga merupakan ketua PMI tak menampik, ada banyak efek psikis selain dari fisik yang terganggu terkait adanya wabah virus corona. Namun, jika interaksi seperti biasa tanpa mengindahkan pembatasan sosial maka kekhawatiran akan semakin bertambah dan berbahaya.
“Apabila upaya mampet, tentu akibat pada kesehatan dan kematian yang bertambah. Kalau ini berlangsung, ada ketimpangan sosial, dan itu akan jadi kemiskinan yang panjang,” ucap dia.
Menurut dia, ada efek lanjutan pada sektor ekonomi apabila pembatasan sosial tak diberlakukan. Bahkan, menurut dia, ketimpangan ekonomi itu akan berubah menjadi kekhawatiran perilaku radikal.
“Karena itu kita harus berupaya keras agar ini tak menjalar jauh,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
