REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republika Indonesia (Kesthuri) tetap menunggu informasi resmi dari Arab Saudi tentang bisa atau tidaknya penyelenggaraan haji tahun ini. Kesthuri belum bisa menyampaikan kepada jamaah apakah tahun ini haji dapat diselenggarakan.
"Pada akhirnya, semua kembali kepada kebijakan Saudi, apakah haji akan dibuka kembali kepada seluruh dunia dengan batasan sesuai protokol kesehatan atau haji hanya akan diselenggarakan khusus kepada warga negara saudi saja," kata Sekretaris Jenderal Kesthuri, Artha Hanif, saat dihubungi, Selasa (28/4)
Meski belum bisa menyampaikan optimismenya, kata Artha, semua penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK) yang tergabung di masing-masing asosiasi umrah dan haji khusus, berharap haji tahun ini dapat diselenggarakan. Namun, di saat pandemi ini semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji merupakan kebijakan KSA.
"Tapi bahwasanya haji tetap berjalan pada tahun ini, kami berharap begitu. Karena belum pernah terjadi, Saudi setop haji untuk alasan apa pun," katanya.
Artha mengatakan, pertanyaan penting yang juga harus siap diantisipasi adalah bila haji dibuka kembali untuk Indonesia, kemudian Indonesia setujui karantina sebelum berangkat maupun karantina saat ada temuan di Saudi nanti. Menurut dia apakah kita semuanya siap dengan segala konsekwensi dari akibat dilakukannya karantina.
"Misalnya saja, dari 200 penumpang yang mendarat kemudian ditemukan satu penumpang yang positif, lalu apakah 199 penumpang lainnya harus siap dikarantina di Saudi?" ujar Artha.
Menurut dia, jika gara-gara dikarantina di Saudi kemudian melewati batas waktu prosesi rukun dan wajib haji, apakah kita siap dan kembali ke Indonesia tanpa melaksanakan rukun dan wajib haji. Hal-hal seperti inilah yang mesti dipikirkan oleh semua pihak yang memiliki kepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji.
"Kekhawatiran poin inilah yang masih menggelayut di pikiran kami para penyelenggara haji khusus," katanya.
Artha mengaku, dua hari lalu telah berkomunikasi dengan Konsul Haji RI di Jeddah, Endang Jumali Uman, tentang survei World Hajj and Umrah Convention (WHUC). WHUC merupakan pihak swasta berkedudukan di London melakukan survei alam rangka memberikan masukan yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi.
"WHUC hanya sekedar kasih masukan. Sebenarnya perundingan terkait penyelenggaraan haji seyogyanya dilakukan secara resmi melibatkan negara-negara OKI," katanya.
Sebelumnya, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) optimistis ibadah haji dapat dilaksanakan tahun ini. Amphuri menilai penangan Covid-19 yang dilakukan Kerajaan Saudi selama ini sudah sangat baik dan patut diapresiasi.
"Di tengah pandemik global Covid-19, ada secercah harapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa terlaksana," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Joko Asmoro melalui telekonferensinya, Senin malam (28/4) waktu Saudi.
Joko mengatakan, optimisme ini dapat dilihat sebagaimana Pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali jam malam di sebagian kota. Selama dalam penanganan pencegahan Covid-19 Saudi telah memberlakukan jam malam.
Joko mengatakan, sikap optimis Amphuri sebagai sebuah organisasi yang menaungi penyelenggara ibadah haji khusus ini, sejalan dengan harapan para calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Tentunya jika penyelenggaraan haji dapat dilaksanakan akan disesuaikan dengan kondisi-kondisi protokol kesehatan penanganan Covid-19.
"Bahwa Amphuri optimis tispenyelenggraan haji tahun ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana harapan dari seluruh calon jamaah haji tahun ini yang akan berangkat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
