REPUBLIKA.CO.ID, MOROTAI -- Produksi kopra dari Kabupaten Morotai rata-rata mencapai 700 ton tiap tiga bulan, namun petani belum menikmati laba yang setimpal. Hal itu karena Petani menjual langsung kepada pengepul secara individu bukan melalui kelompok tani (Poktan) sehingga kerap terkecoh oleh fluktuasi harga yang menguntungkan pedagang.

Hal tersebut diungkapkan penyuluh pusat Kementan Kementerian Pertanian RI, Lilik Winarti. Lilik yang juga selaku pendamping penyuluhan pertanian Provinsi Maluku Utara mengungkap tentang potensi luar biasa dari subsektor perkebunan di Morotai, khususnya kopra. Potensi luas kebun kelapa sekitar 12.780 hektar yang menjadi sandaran hidup 7.918 petani kopra di Morotai.

"Hasil produksi kelapa dikeringkan oleh petani dengan cara diasapi menjadi kopra lalu dijual kepada pengepul, kemudian dipasarkan kepada pedagang besar untuk dikirim ke Manado," kata Lilik Winarti.

Menurutnya, pengiriman ke Manado rutin dilakukan tiga bulan sekali, setelah terkumpul 700 ton. Pemasaran langsung ke Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara dimulai sejak 2010, sebelumnya hanya dijual ke Daruba, ibukota Kabupaten Morotai.

Harga jual kopra di tingkat petani berkisar Rp 2.000 hingga Rp 9.000 per kg. Sistem pembayaran dengan transaksi tunai oleh pengepul kepada petani, sementara transaksi petani dengan pedagang besar kerap terikat sistem ijon. Maksudnya, petani akan mengajukan pinjaman tunai kepada pedagang, kemudian petani akan membayar utangnya dari hasil penjualan kopra kepada pedagang pemberi pinjaman.

"Saat ini Pemkab Morotai menaruh perhatian besar pada pengelolaan kopra dari hulu ke hilir, dengan cara memantau dan menjaga stabilitas harga termasuk. Pemkab juga mendorong para petani kopra untuk menjual kopra secara berkelompok, karena selama ini dijual langsung kepada pengepul secara individu," kata Lilik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika