REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu anggota tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono mengatakan, pemerintah harus konsisten menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia justru mempertanyakan tindakan pemerintah yang tengah memikirkan relaksasi PSBB.
"Kita harus konsisten sampai (kasus Covid-19) turun bener. Itu kan harusnya suspect juga turun, bukan hanya kasusnya, kasus kan yang sudah dites, ya kan, kita harus konsisten," ujar Pandu saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (3/5).
Menurut dia, wacana pelonggaran PSBB seharusnya dibicarakan di internal pemerintah, bukan diungkapkan ke publik. Sebab, hal itu dapat membingungkan masyarakat yang saat ini sedang atau baru menghadapi PSBB di wilayahnya masing-masing.
"Jadi kan nanti masyarakat bingung, nih PSBB-nya baru jalan di berapa wilayah, ini kok di level nasional diomongin tentang itu (pelonggaran PSBB)," kata Pandu.
Ia menuturkan, pemerintah seharusnya membuat kriteria atau standar yang harus dicapai untuk membuat kebijakan relaksasi PSBB. Pemerintah harus menyusun mekanisme melepas pembatasan secara bertahap.
Padahal, lanjut Pandu, saat ini saja PSBB belum diimplementasikan secara nasional. Ia mendorong pemerintah menerapkan PSBB secara nasional.
Ia mengatakan, jika pemerintah melonggarkan PSBB di DKI Jakarta yang kasus Covid-19 sudah melambat, perlu diperhatikan daerah lain. Di daerah justru kasusnya meningkat. Sebab, pandemi Covid-19 ini merupakan bencana nasional yang bahkan hampir menjangkiti seluruh wilayah Indonesia.
Ia mencontohkan, ketika pergerakan penduduk di DKI sudah dilonggarkan, tetapi Jawa Barat belum. Hal itu percuma, misalnya saja warga Ibu Kota sudah boleh keluar daerah atau warga dari luar boleh masuk ke Jakarta akan menjadi masalah.
"Kalau Jakarta melandai ya percuma saja, kalau ada orang dari luar Jakarta masuk kan bisa timbul masalah. Itu yang disebut arus balik itu, dan PSBB yang paling penting adalah pembatasan pergerakan penduduk, pembatasan sosial yang paling penting itu adalah pembatasan mobilitas penduduk maka itu harus dilarang mudik," tutur Pandu.
Tim Pakar FKM UI sebelumnya memaparkan analisis, kasus Covid-19 di Indonesia akan mulai menurun pada Juni mendatang. Penurunan angka kasus harus dipertahankan sampai benar-benar mereda dan berhenti atau tidak ada lagi penambahan kasus Covid-19.
"Jadi mulai mereda, mulai melambat, kita harus pertahankan terus sampai bener-bener redanya itu bener-bener reda. Kalau hujan tuh tadi hujan deras sekarang mau hujan gerimis terus sampai berhenti hujannya baru kita bisa keluar, analoginya kayak gitu," ungkap Pandu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut pemerintah tengah memikirkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pelonggaran untuk aturan tersebut disiapkan untuk mencegah masyarakat merasa stres karena merasa terlalu dikekang.
"Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB nanti akan diadakan sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran," jelas Mahfud melalui siaran langsung Instagram-nya, Sabtu (2/5) malam.
Ia memberikan contoh pelonggaran itu soal aktivitas yang dapat dilakukan dengan protokol tertentu selama PSBB. Menurutnya, hal tersebut dipikirkan oleh pemerintah karena pemerintah tahu kalau masyarakat dikekang maka akan timbul stress yang berujung pada menurunnya imun mereka.
Sementara, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyampaikan, kasus positif tercatat bertambah sebanyak 349 orang sehingga total kasus terkini menjadi 11.192 orang. Sedangkan kasus pasien yang sembuh bertambah sebanyak 211 orang menjadi 1.876 orang, kasus konfirmasi positif Covid-19 meninggal bertambah 14 orang menjadi 845 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
