REPUBLIKA.CO.ID, MAIDUGURI – Pemerintah Negara Bagian Nigeria, Borno, telah membatalkan kebijakan penguncian wilayah di negara bagian tersebut. Kebijakan kuncian diambil pemerintah tiga pekanyang lalu, setelah muncul kasus pertama Covid-19 di sana.
Dikutip di The PUNCH, Wakil Gubernur dan Ketua Negara Bagian, sekaligus Komite Respons COVID-19, Usman Kadafur, mengeluarkan pernyataan pada Rabu (13/5) malam. Dia mengatakan tujuan kebijakan kuncian telah tercapai.
"Penguncian ditangguhkan tanpa batas waktu untuk mempelajari situasi saat ini. Namun ketika situasinya meningkat, pemerintah harus kembali ke status quo," ucap Usman Kadafur dikutip di The PUNCH, Kamis (14/5).
Dia lantas menyebut penggunaan masker saat berada di ruang publik adalah hal wajib dan harus ditegakkan. Pemerintah, pemimpin daerah, pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin opini diharuskan menegakkan jaga jarak sosial, terutama di pertemuan umum atau tempat ibadah.
Dengan ditangguhkannya penguncian wilayah di Negara Bagian Borno, ia menyebut masyarakat sudah bisa kembali mendatangi tempat ibadah. Semua gereja diminta menggelar kebaktian seperti yang direkomendasikan Asosiasi Kristen Nigeria.
Pejabat Tinggi Gereja Borno juga diminta mengimbau jamaatnya untuk mematuhi aturan jaga jarak sosial dan menggunakan masker.
"Sholat Jumat dan sholat lima waktu harus dipatuhi di semua masjid, seperti yang direkomendasikan Dewan Ulama Negara Borno. Harus patuh dan ketat menjalankan jaga jarak sosial dan menggunakan masker," lanjutnya.
Persyaratan lain diberikan untuk transportasi umum dan penjualan minuman keras. Pegawai negeri dari kelas 1-12 diminta untuk terus bekerja dari rumah, di luar arahan lainnya.
Di Nigeria tercatat 4.971 kasus terkonfirmasi Covid-19. Sementara untuk Negara Bagian Borno, total kasus terinfeksi 186, sembuh 12 kasus dan meninggal sebanyak 16 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
