REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) meminta pemerintah menggunakan hasil kajian ilmiah sebagai dasar untuk melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju penerapan new normal atau kenormalan baru di masa wabah Covid-19. Rerie juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara umum sebelum mengambil kebijakan tersebut.
"Dasar kajian secara ilmiah sangat dibutuhkan sebagai acuan pelonggaran kebijakan PSBB. Selain itu, kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas harus dipastikan sebelum penerapan kenormalan baru di sejumlah wilayah," kata Rerie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5).
Selain itu, ia juga mengomentar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri yang dikeluarkan Senin (25/5) lalu. Menurutnya, hal yang saat ini yang diperlukan dalam upaya pengendalian Covid-19 di tanah air bukan sekadar jumlah aturan yang dibuat, melainkan bagaimana aturan itu dapat diterapkan dan efektif.
"Tanpa dasar kajian ilmiah yang memadai, pelonggaran PSBB berpotensi menimbulkan ledakan penularan baru yang berimplikasi pada biaya ekonomi lebih besar lagi," ujarnya.
Politikus Partai Nasdem itu meminta pemerintah berhati-hati dan memperhitungkan semua faktor dalam mengambil kebijakan. Rerie mencontohkan, dalam menghadapi pandemi korona, sejumlah negara menjadikan R, huruf yang melambangkan angka reproduksi kemampuan suatu penyakit menyebar sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan lockdown, maupun kemudian untuk melonggarkannya, bahkan mencabutnya.
Pedoman kerja yang digunakan yaitu bagaimana menekan agar angka reproduksi berhasil sampai konsisten di bawah 1. "Bagaimana dengan R di Indonesia? Saya kira perlu memastikan, sebelum pelonggaran kebijakan diterapkan, angka penyebaran infeksi konsisten di bawah 1 (R<1)," jelas Rerie.
Selain itu, Rerie menilai kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas yang mensyaratkan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung di area publik juga perlu segera direalisasikan.
Di sejumlah pasar tradisional dan area publik di wilayah DKI Jakarta, misalnya, belum terlihat tempat cuci tangan yang memadai. Begitu pula pembatasan jarak antarindividu.
Karena itu, Rerie mengungkapkan, yang terpenting dari semua aturan adalah memastikan bagaimana kedisiplinan masyarakat dapat ditingkatkan dalam mematuhinya. Rerie juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang hingga hari ini konsisten mematuhi anjuran untuk bekerja, belajar, bahkan beribadah di rumah.
"Kita perlu disiplin, kerja sama, dan konsistensi untuk menuju kenormalan baru," imbaunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
