REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah tak melupakan kaum disabilitas dalam penyusunan dan penerapan protokol normal baru atau new normal. Hak-hak kaum disabilitas harus tetap dipenuhi.
"Dalam kenormalan baru salah satu yang pelrukita perhatikan adalah persoalan pemenuhan hak hak disabilitisa. Selama ini belum banyak disinggung wotk from home school from home untuk kaum disabilitas," ujar Nihayatul melalui pesan suara yang diterima Republika, Sabtu (30/5) malam.
Politikus yang kerap disapa Ninik ini mencontohkan proyokol physical distancing. Jarak fisik ini dinilainya tidak akan mudah untuk golongan disabilitas, misalnya tunanetra yang kadangkala kerap membutuhkan bantuan orang lain.
"Ada pekerjaan seperti pijat, perawatan kuku juga di salon membutuhkan kedekatan dengan orang lain. Hal seperti ink perlu kita pikirkan," kata Pimpinan Komisi ketenagakerjaan dan kesehatan DPR RI itu.
Ninik melanjutkan, sekolah di rumah juga tak boleh melupakan kaum disabilitas.
Pembelajaran di rumah untuk kaum disabilitas memerlukan petunjuk teknis tersendiri yang belum tentu bisa dikuasai oleh semua orang.
"Teknik tersebut apakah bjsa dikuasai orang di sekitar mereka apa tidal. ini yang menjadi school from hkme untuk disabilitas tantangan tersendiri. Mereka kan mungkin butuh alat atau ketrampilan khusus yang cuma ada di sekolahan," kata Nknik.
Sebab itu, Politikus PKB ini pun menegaskan bahwa pemerintah tak boleh meninggalkan kaum disabilitas, terutama dalam penyusunan dan penerapan normal baru pandemi Covid-19. "Kita tidak bisa membicarakan kenormalan baru dengan meninggalkan kelompok rentan lainnya. Kelompok disabilitas ini termasuk kelompok rentan yang harus diperhatikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
