REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta persiapan penerapan tatanan normal baru atau new normal untuk sekolah pesantren, yang ingin membuka kembali kegiatan pendidikan secara tatap muka, mendapat anggaran dari APBN.
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat terbatas secara virtual yang diikuti juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dari Jakarta, Rabu (10/6).
"Memang pesantren ini sudah banyak, karena keinginan untuk memulai pendidikannya. Tetapi karena masih dalam suasana Covid-19, maka itu perlu kita lakukan perencanaan yang matang dan penyiapan anggarannya," kata Wapres Ma'ruf dalam keterangannya pada ratas virtual dari kediaman wapres di Jakarta.
Menurut Ma'ruf, sekolah pesantren lebih aman daripada sekolah umum untuk dibuka kembali menerapkan kegiatan belajar dan mengajar lewat tatap muka. Dengan tinggal di asrama atau pondok, para santri menjadi lebih mudah diawasi dan dikarantina, sehingga potensi penularan Covid-19 menjadi minim.
"Sebenarnya pendidikan pesantren yang berasrama itu lebih aman Covid-19 dibandingkan dengan pendidikan yang non-asrama, karena yang non-asrama itu kan anaknya bolak-balik ke rumah, (tinggi) risikonya," tuturnya.
Sementara jika di pesantren, pergerakan para santri untuk keluar pondok bisa diawasi dan dibatasi dengan penerapan aturan ketat sesuai protokol kesehatan.
Oleh karena itu, Wapres meminta jajaran menteri terkait untuk membuat perencanaan penyiapan pembukaan kembali pesantren di era normal baru , antara lain dengan menyediakan tes masif bagi para santri sebelum masuk pondok, disinfeksi pondok pesantren, membuat sanitasi memadai dan menyediakan air bersih.
"Sepanjang kita bisa menyiapkan pencegahan-pencegahannya sejak awal, kemudian mereka yang tidak lagi bisa keluar - artinya dikarantina di dalam - dan juga yang dari luar tidak masuk; itu praktis sebenarnya lebih aman," ujarnya.
Selain Sri Mulyani, rapat yang diselenggarakan lewat telekonferensi Zoom tersebut juga diikuti oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial Juliari Batubara serta Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangananan Covid-19 Doni Monardo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
