REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukan sikap bertentangan tentang isu etnis minoritas di China. Dalam waktu berdekatan, terungkap dia mendukung Presiden China Xi Jinping membuat kamp penahanan dan menandatangani Rancangan Undang-Undang untuk memberikan sanksi pada kasus yang sama.
Dalam buku terbaru karya John Bolton berjudul The Room Where It Happened, terungkap isi pembicaraan dari pertemuan puncak di Jepang pada 2019. Pada pertemuan itu, hanya ada Trump dan Xi yang didampingi juru bahasa.
Xi memberi Trump penjelasan tentang kamp-kamp yang didirikan pemerintah Provinsi Xinjiang untuk Uighur. Uighur dinilai etnis dan budaya berbeda dari populasi mayoritas Han di negara itu dan dicurigai memiliki kecenderungan separatis.
"Menurut penerjemah kami, Trump mengatakan bahwa Xi harus melanjutkan pembangunan kamp, yang menurutnya adalah hal yang tepat untuk dilakukan," kata mantan penasihat keamanan nasional AS dalam buku tersebut.
Sedangkan, Trump juga menandatangani RUU untuk memberikan sanksi terhadap sosok yang bertanggung jawab atas penindasan kaum Muslim Uighur pada Rabu (17/6). Peraturan ini menjatuhkan sanksi pada pejabat China tertentu, seperti pejabat Partai Komunis yang mengawasi kebijakan pemerintah di Xinjiang.
Kedua langkah Trump ini sangat bertolak belakang dan akan memberikan efek panjang untuk perjalanan mencalonkan diri kembali sebagai presiden AS. Terlebih lagi, dia selalu menunjukan sisi diri yang sangat bertentangan dengan China agar bisa berbeda dengan lawannya dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Pernyataan kepada Xi melawan Amandemen Pertama untuk melindungi hak atas kepercayaan dan praktik keagamaan dan mencegah pemerintah menciptakan atau memihak pada agama. Selain itu, dugaan komentar tersebut juga bertentangan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang mengutuk perlakuan China terhadap Uighur pada pekan lalu. Tindakan itu bertentangan dengan posisi anggota parlemen yang telah mengambil posisi garis keras melawan Beijing.
Direktur Dewan Hubungan Amerika-Islam, sebuah kelompok hak-hak sipil Muslim dan advokasi yang berbasis di Washington, Nihad Awad, merasa ironis bahwa Trump menandatangani RUU pada hari yang sama ketika rincian buku Bolton dipublikasikan. Dia mengutuk sikap Trump atas persetujuan pendirian kamp untuk Muslim Uighur.
"Kongres harus segera menyelidiki apakah Trump memberikan restu untuk menangkap, memenjarakan, dan menindas komunitas agama etnis di kamp konsentrasi," kata Awad.
RUU itu diperkirakan akan semakin memperburuk hubungan yang tegang antara AS dan China saat ini. Pemerintah Trump tengah mengkritik keras terhadap tanggapan Beijing terhadap penyebaran virus corona yang banyak menelan jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
