Jumat 19 Jun 2020 05:50 WIB

Menkeu: Pelebaran Defisit Timbulkan Beban 10 Tahun ke Depan

Pada 2020, defisit APBN diproyeksikan berada pada level 6,34 persen terhadap PDB.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolandha
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah pada rapat paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021.
Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah pada rapat paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, peningkatan defisit negara sebagai dampak langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19 akan memberikan beban hingga satu dekade mendatang. Kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) akan menjadi arah utama pemerintah dalam melakukan kebijakan pembiayaan tahun depan.

Pada 2020, pemerintah memproyeksikan defisit APBN berada pada level 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 1.039,2 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari defisit yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020, yakni Rp 852,9 triliun (5,07 persen terhadap PDB).

Baca Juga

Dampak dari pelebaran defisit dinilai Sri tidak hanya dirasakan pada tahun ini atau tahun depan saja. "Defisit meningkat dramatis dan menjadi beban kita dalam 10 tahun ke depan," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR melalui teleconference, Kamis (18/6).

Untuk menghadapi pelebaran defisit, pemerintah telah merencanakan beberapa kebijakan pembiayaan tahun depan. Di antaranya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif guna mendukung countercyclical stabilisasi ekonomi. Selain itu, meningkatkan akses pembiayaan untuk Koperasi dan UMKM serta perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sri mengatakan, pemerintah turut melibatkan bank sentral untuk berbagi beban dalam mengatasi pelebaran defisit. Khususnya untuk mengelola dampak Covid-19 tanpa meningkatkan beban fiskal yang akan mengurangi kemampuan dalam mendukung berbagai program pembangunan. "Serta mengatasi masalah yang bersifat fundamental," ujarnya.

Sementra itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pemerintah akan terus memperkuat sumber daya domestik untuk pembiayaan defisit yang melebar. Salah satunya, penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Selain itu, pihaknya juga memperkuat kerja sama pinjaman program dengan mitra multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan lembaga internasional lain. "Target pinjaman multilateral kita tahun ini meningkat jadi 7 miliar dolar AS hingga 8 miliar dolar AS," ujar Luky dalam konferensi pers kinerja APBN, Selasa (16/6).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement