REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memperpanjang larangan penerbitan visa bagi pekerja asing. Kebijakan itu diperluas ke visa H1-B yang biasanya digunakan dalam industri teknologi.
Trump juga melarang pengeluaran visa H-4 yang biasanya diberikan kepada keluarga pemegang visa H1-B dan visa H-2B, yakni visa untuk pekerja musiman. Hal itu termasuk bisa L untuk eksekutif di perusahaan besar dan visa imigrasi pendidikan.
Pemerintah AS memperpanjang larangan pengeluaran visa hingga akhir 2020. Hampir 70 persen warga negara India terkena dampak dari larangan penerbitan visa H1-B yang dikeluarkan setiap tahun.
Pendatang yang telah mengantongi visa sebelumnya tidak akan terpengaruh dengan aturan baru tersebut, meskipun saat ini mereka berada di luar AS. Seorang pejabat senior AS memperkirakan, lebih dari setengah juta orang tidak dapat masuk ke AS karena perpanjangan larangan penerbitan visa.
Keputusan untuk melarang penerbitan visa baru merupakan upaya Trump melindungi pekerja di dalam negeri dari persaingan asing. Apalagi, AS kini tengah berjuang untuk kembali menggeliatkan perekonomian setelah dihantam oleh pandemi virus corona.
"Kami memiliki kewajiban moral untuk menciptakan sistem imigrasi yang melindungi kehidupan dan pekerjaan warga negara kami," ujar Trump, dilansir The Economic Times.
Jutaan warga Amerika telah kehilangan pekerjaan ketika pemerintah menerapkan kebijakan lockdown dan menutup operasional sejumlah bisnis. Tingkat pengangguran di AS meningkat drastis sebesar 13 persen.
Kepala Eksekutif Google dan Alphabet, Sundar Pichai mengaku kecewa dengan kebijakan Trump yang melarang penerbitan visa bagi pekerja asing. Dia mengatakan, imigran telah berkontribusi besar pada kesuksesan ekonomi Amerika dan menjadikan negara tersebut sebagai pemimpin global dalam bidang teknologi.
"Kami kecewa dengan pengumuman hari ini, kami akan terus berdiri dengan imigran dan berupaya memperluas peluang bagi semua," ujar Pichai dalam cicitannya di Twitter.
Dilansir Anadolu Agency, Trump telah lama menentang keras migrasi ke AS secara legal maupun ilegal. Hal itu telah meningkatkan retorika antiimigran jelang pemilihan presiden pada 3 November mendatang. Pada April lalu, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghentikan semua migrasi permanen legal ke AS selama setidaknya 60 hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
