REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid, mengecam rencana pencaplokan Israel terhadap wilayah Palestina.
Menurut Yenny, kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tersebut merupakan contoh ketidakadilan yang nyata bukan hanya bagi Palestina, melainkan juga bagi dunia.
"Keadilan bukan hanya penting, melainkan juga fundamental. Inilah makna dari perkataan perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi," ujar Yenny dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (30/6), menyitir pernyataan ayahandanya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Pencaplokan wilayah Tepi Barat itu, menurut Yenny, akan berakibat langsung pada putusnya akses sumber air dan memburuknya kondisi kemanusiaaan bangsa Palestina.
Lebih jauh, pencaplokan itu bakal meruntuhkan solusi dua negara yang menjadi basis proses cipta damai Palestina-Israel. "Ingat, rencana ilegal Israel itu juga berpotensi makin meningkatkan sentimen radikal-ekstremis dan bara konflik di kawasan," ujar Yenny.
Karena itu, menurut Yenny, Wahid Foundation mengecam keras rencana Israel mencaplok wilayah Tepi Barat di Palestina yang rencananya akan dilakukan pada 1 Juli 2020.
Menurut dia, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan melanggar hak bangsa Palestina sebagai angsa yang merdeka dan berdaulat.
"Pencaplokan ini juga akan merusak perdamaian yang telah dibangun bertahun-tahun dan menciptakan ketegangan di kawasan," kata Yenny.
Selain itu, Wahid Foundation juga mendesak Pemerintah Amerika Serikat untuk ikut menghentikan langkah pencaplokan tersebut sebagai komitmen agenda perdamaian Israel-Palestina.
Tidak hanya itu, Wahid Foundation juga menuntut dunia Internasional bersungguh-sungguh melakukan langkah nyata menghentikan rencana aneksasi tersebut.
Yenny pun mengajak masyarakat Indonesia mendukung penuh Pemerintah Indonesia, yang saat ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), untuk melakukan langkah-langkah tegas menolak dan mencegah terjadinya aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina.
"Kami mengajak masyarakat Indonesia bersama-sama menyuarakan penolakan dengan cara-cara damai dan menghindari cara-cara kekerasan dan intoleran," jelas Yenny.
Seperti diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana proses pencaplokan atau aneksasi terhadap 30 wilayah permukiman Yahudi dan Lembah Yordania di Tepi Barat yang akan dimulai pada 1 Juli 2020.
Langkah Netanyahu ini dinilai tidak bisa dilepaskan dengan agenda yang didorong Amerika Serikat dan diklaim sebagai langkah perdamaian Israel-Palestina yang diumumkan Presiden Donald Trump 28 Januari 2020.
Seperti sudah diperkirakan, kebijakan aneksasi memancing penolakan dari Palestina, dan banyak negara dunia, termasuk negara-negara Liga Arab. PBB telah meminta Israel membatalkan langkah tersebut. Sementara, lebih dari 1.000 anggota parlemen Eropa dari 25 negara mendesak agar negara-negara Eropa turun tangan untuk menghentikan rencana aneksasi Israel atas wilayah Tepi Barat.
Bukan hanya pihak luar, penentangan juga datang dari dalam Israel sendiri. Berdasarkan jajak pendapat di Jerusalem Post baru-baru ini, hanya 27 persen responden yang secara tegas mendukung aneksasi. Sementara 23 persen menentang gagasan itu secara langsung, dan 21 persen lainnya mengatakan rencana itu harus ditunda, sisanya tidak punya opini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
