REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arie Lukihardianti, Antara
Jawa Barat (Jabar) masih menduduki peringkat kelima kasus positif Covid-19 tertinggi di Indonesia. Hingga Kamis (2/7), Jabar tercatat memiliki 3.280 kasus positif. Angka positif Jabar cukup jauh rentangnya dengan Jatim yang memiliki 12.695 kasus positif dan DKI Jakarta dengan 11.823.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil namun meminta masyarakat Jabar tetap waspada dengan kemungkinan peningkatan kasus Covid-19. Pemprov Jabar pun, sudah membuat kesepakatan dengan bupati/wali kota untuk meningkatkan kewaspadaan. Serta, meningkatkan pengetesan lebih masif lagi.
"Tes masif terus, dalam dua minggu ke depan, selain pasar, pariwisata dan terminal, kita akan fokus ke industri. Karena kasus di Unilever di Kabupaten Bekasi itu lintas wilayah, kerjanya di Kabupaten Bekasi, tapi ada yang datang (pekerjanya) dari Karawang sebagian," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Gedung Pakuan, Jumat (3/7).
Menurut Emil, dengan ekonomi yang sudah dibuka, ia meminta kepada kepala daerah untuk mewajibkan industri besar melakukan tes PCR mandiri. Minimal, 10 persen dari total pekerja secara acak untuk memasikan tidak ada anomali lainnya.
"Kita selalu mengambil keputusan secara ilmiah. Peningkatan reproduksi Covid kita masuk ke zona lampu kuning lah, hampir menyentuh di angka satu," katanya.
Emil menjelaskan, Pemprov Jabar melanjutkan PSBB proporsional di Bodebek. Karena, berdasarkan hasil kajian masih kuning. Paling tinggi, terutama di Kota Depok. "Kami sudah rapat khusus dengan Wali Kota Depok untuk meningkatkan intensitas pengetesan, tracing dan lain-lain sehubungan banyak warga Depok yang bekerja di Jakarta," katanya.
Saat ditanya apakah dengan kasus yang meningkat ini PSBB akan diberlakukan lagi di seluruh Jabar, Emil menjelaskan, surat dari Kemenkes sudah turun. Manajemen PSBB tidak perlu lagi izin dari pemerintah pusat. Keputusan PSBB bisa dilakukan sendiri oleh provinsi.
Emil mengatakan peningkatan memang sudah diprediksi. Karena itu koordinasi yang baik harus dilakukan dengan pemkot/pemkab untuk mengingatkan agar kebijakan pengetatan terus dilakukan di level mikro atau PSBM atau pembatasan sosial berskala mikro.
"Jadi yang sekarang dua minggu ke depan, kita melakukan tindakan PSBM di wilayah yang kita deteksi zona merah. Jadi tidak ada pengenduran. Semuanya tetap ketat," katanya.
Namun, kata Emil, memang pembantasan tidak lagi berbasis skala besar. Karena, tidak adil memperlakukan ke seluruh wilayah, sementara ada yang sudah aman terkendali.
"Sukabumi sudah hijau sehingga diserahkan teknisnya, tapi Depok yang paling berat perlakuannya sama dengan PSBB proporsional. Itulah mengapa kesimpulkannya, Jabar itu tidak memberhentikan PSBB. Makanya Bodebek dilanjutkan," katanya.
Saat ini terkait kondisi Covid-19 di Jabar, Emil membagi kasusnya menjadi dua. Yaitu Bodebek dan non-Bodebek. "Apakah PSBB dilanjutkan? Ya dilanjutkan tapi di daerah yang memang tinggi yaitu di Bodebek, yang lain itu PSBM," katanya.
Sementara menurut Tim Divisi Perencanaan Gugus Tugas Jabar Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Unpad, Bony Wiem Lestari, angka reprodusi efektif di Jabar terhitung pada 1 Juli ada di angka 1,2.
Tapi melihat kecenderungan dari 19 Juni sampai 1 Juli untuk periode dua pekan masih di angka 0,84.
"Hal ini menunjukan, angka reproduksi efektif di atas satu menandakan kita harus waspada, dan dari pemodelan yang kami kerjakan, masih akan terjadi potensi peningkatan kasus positif dalam satu bulan ke depan," katanya.
Secara umum, menurut Bony, dari sisi epidemiologi, kasus Covid-19 di Jabar masih terkendali. Untuk menjaga tetap terkendali perlu kerja sama yang baik antara kepala daerah dan masyarakat disiplin melakukan protokol kesehatan dengan 3 M.
Dengan meningkatnya reproduksi Covid-19 ini, kata dia, harus menjadi kewaspadaan kita bersama. "Peningkatan kasus positif ini setelah PSBB jabar itu diangkat oleh Pak Gubernur pada 26 Juni. Sehingga barangkali ada pengaruh juga euforia masyarakat, mobilitas penduduk yang meningkat," katanya.
Klaster Unilever
Temuan kasus positif di pabrik Unilever Bekasi diharapkan tidak meluas. Akibat klaster baru itu angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi kembali melonjak. Padahal pada pekan lalu tidak ada peningkatan jumlah kasus, bahkan secara keseluruhan (semua sektor) mengalami penurunan, hanya menyisakan 10 kasus positif.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menginstruksikan perangkat daerah untuk mengawasi secara ketat penerapan protokol kesehatan di semua sektor industri setelah ditemukan klaster penyebaran Covid-19 baru di Unilever. "Kabupaten Bekasi ini kan daerah industri, jadi harus betul-betul dijaga, jangan sampai ada lagi klaster-klaster baru Covid-19 lagi, apalagi sektor Industri. Makanya harus diawasi bagaimana protokol kesehatannya di sana," kata Eka di Cikarang, Jumat (3/7).
Pada rapat evaluasi penerapan PSBB Eka juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan, sinergi, dan koordinasi. "Yang terjadi saat ini perlu disikapi secara serius mengingat di Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan kawasan industri terbesar, jadi jangan main-main. Kepada seluruh dinas terkait seperti Dinas Perindustrian untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan," ucap dia.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan hingga Jumat pukul 11.00 WIB, jumlah kasus terkonfirmasi positif pada klaster baru di PT Unilever Savoury Factory bertambah menjadi 36 orang. "Selain 21 karyawan, 15 anggota keluarga karyawan juga turut terinfeksi Covid-19. Sementara ODP ada 30 orang," katanya.
Alamsyah mengatakan penambahan kasus positif ini diketahui setelah pihaknya melakukan tes usap ke seluruh pihak yang melakukan kontak langsung dengan karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka yang terkonfirmasi positif tersebut telah dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan dan ada yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Pihaknya bekerja sama dengan pihak perusahaan terus melacak kemungkinan penyebaran Covid-19.Hingga saat ini sudah 500 orang yang diperiksa melalui tes usap, yaitu karyawan, keluarga, maupun tetangga.
"Tracing sudah sampai di keluarga dan tetangga di sekitar tempat tinggal karyawan. Rinciannya, 265 karyawan yang kami periksa, lebih dari 200 orang lainnya yang sempat melakukan kontak juga sudah dites. Semuanya tes usap," tuturnya.
Alamsyah mengaku belum menemukan penyebab awal penyebaran Covid-19 pada klaster Unilever. "Tracing belum mengerucut dari pasien pertama dari mana. Gugus tugas dengan perusahaan masih mendalami, bukan mereka-reka. Untuk mengetahui awal mata rantainya dari pasien 01 masih belum terang," kata dia.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan perusahaan multinasional tersebut telah menerapkan prosedur tepat dalam menangani munculnya kasus positif Covid-19 di salah satu pabrik unit usaha milik Unilever di Cikarang. Menurut Adhi, selain melakukan tes PCR, Unilever juga meliburkan karyawannya dan menghentikan sementara proses produksi serta melakukan sterilisasi menyeluruh kepada seluruh produk yang dihasilkan di pabrik tersebut.
"Ini good will dari perusahaan. Semua produk akan disterilisasi dan diinkubasi selama 14 hari untuk memastikan semua aman. Meskipun Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut bahwa tidak ada penularan pada makanan," ujar Adhi.
Adhi mengatakan antisipasi yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mengatur regulasi tentang berjalannya proses produksi manufaktur selama pandemi Covid-19. "Dengan tindakan inkubasi, sterilisasi, dan karantina memang sudah sangat tepat untuk menangani persoalan ini," tukas Adhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
