REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI – Tanggal 2 Juli bertepatan dengan peringatan 10 tahun pembentukan Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
PBB Perempuan, dalam langkah bersejarah yang diambil oleh PBB, negara-negara anggota mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Uni Emirat Arab (UEA) memiliki ikatan yang kuat dan berkembang dengan hadirnya PBB Perempuan. Negara tersebut adalah anggota Dewan Eksekutif PBB dari 2013 hingga 2019, dan mengambil alih kepresidenan Dewan pada 2017.
Dilansir di Emirates News Agency, selama periode ini, UEA memberikan dukungan keuangan reguler untuk mendukung pemberdayaan wanita global. Kantor Penghubung Wanita PBB untuk Dewan Kerjasama Teluk diresmikan di Abu Dhabi pada 2016.
Keberadaan kantor ini di bawah perlindungan HH Sheikha Fatima bint Mubarak selaku Ketua Jendral Perempuan Umum Union (GWU), Presiden Dewan Tertinggi untuk Ibu dan Anak, dan Ketua Tertinggi Yayasan Pengembangan Keluarga (FDF) dalam kemitraan dengan GWU.
Sejak peresmiannya, kantor di Abu Dhabi telah meluncurkan "Program Pelatihan Wanita, Perdamaian dan Keamanan". Lebih dari 350 wanita menyelesaikan dua edisi program dan lulus pada 2019 dan 2020.
"Pembentukan PBB Perempuan adalah tonggak sejarah bagi perempuan di seluruh dunia. Ini adalah organisasi pertama yang didirikan komunitas internasional untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," ujar Direktur GWU, Noura Al Suwaidi, dilansir di WAM, Jumat (3/7).
Dia menambahkan, UEA sadar akan pentingnya upaya-upaya ini. Pemberdayaan wanita di negara itu diperhatikan dengan baik sejak didirikan pada 2 Desember 1971, dengan mengingat visi kepemimpinan negara dan arahan Sheikha Fatima.
"Kerja sama erat kami dengan UN Women adalah bukti dari visi kepemimpinan UEA, yang memprioritaskan wanita, memungkinkan mereka mencapai kesuksesan secara keseluruhan," lanjutnya.
PBB Perempuan telah bekerja dengan pemerintah, organisasi sektor swasta dan masyarakat untuk merancang undang-undang, kebijakan, program dan layanan yang berfokus pada penguatan partisipasi politik perempuan.
Selain itu memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, mendukung peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.
Pada 2019, UN Women telah memberikan dukungan hukum kepada lebih dari 150 ribu wanita dan bantuan kemanusiaan untuk 509 ribu wanita dan anak perempuan.
Pada tahun yang sama, 82 undang-undang dan kebijakan juga diadopsi di 40 negara dengan tujuan memberdayakan perempuan secara ekonomi. Organisasi internasional ini mendukung para penyintas kekerasan di 49 negara.
Direktur Kantor Penghubung GCC Wanita PBB, Dr Moza Al Shehhi, menyatakan pencapaian besar dicapai melalui kehadiran dan kerja PBB Wanita. Sementara, kemajuan dicapai dalam kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan dalam posisi terdepan di bidang politik dan bisnis.
Sebagai responden garis depan, profesional kesehatan, sukarelawan masyarakat, manajer transportasi dan logistik, ilmuwan, maupun aspek lainnya, perempuan memberikan kontribusi penting untuk mengatasi wabah setiap hari. Mayoritas pengasuh, baik di rumah dan di masyarakat, juga perempuan.
Perempuan berada pada peningkatan risiko infeksi dan kehilangan mata pencaharian. Tren yang ada, menunjukkan kurangnya akses ke kesehatan seksual dan reproduksi, serta meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga selama krisis pandemi Covid-19.
PBB Perempuan menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan tanggapan Covid-19 mereka secara sengaja, kuat dan permanen dapat memperbaiki ketidaksetaraan lama yang dihadapi perempuan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, setara, dan lebih tangguh.
Sumber: http://wam.ae/en/details/1395302852781
Ikuti Whatsapp Channel Republika
