REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komnas Haji Umroh minta pemerintah memberikan stimulus dan insentif terhadap pengusaha travel haji dan umroh. Selama pendemi Covid-19 para pengusaha terpukul ekonominya dan merumahkan karyawannya termasuk PPIU dan PIHK atau agen-agen travel umroh dan haji khusus.
"Banyak pelaku bisnis telah merumahkan karyawan, bahkan tidak sedikit yang sudah gulung tikar alias tutup total," kata Ketua Komnas Haji Umrah Mustolih Siradj saat berbincang dengan Republika.co.id, Rabu (8/7).
Ia mengatakan, sektor bisnis penyelenggaraan ibadah umroh dan haji adalah sektor yang paling lebih awal terdampak, karena sejak bulan Februari 2020 Pemerintah Arab Saudi menutup pintu penerbangan umroh. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona.
"Padahal ketika itu akan memasuki bulan suci Ramadhan di mana biasanya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) sedang panen karena paket umroh Ramadhan digandrungi umat Muslim Tanah Air," katanya.
Secercah harapan kala itu masih terbersit bagi penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) jelang musim haji tiba, tetapi ternyata PIHK-pun harus gigit jari, di luar dugaan pemerintah mengambil keputusan tidak memberangkatkan misi haji 2020 M/ 1441. Bahkan pemerintah Arab Saudi sendiri juga hanya menyelenggarakan haji dengan sangat terbatas, tidak membuka ruang sama sekali untuk jamaah haji dari warga negara asing.
"Semakin lengkaplah penderitaan pengusaha bisnis haji-umroh karena tidak mendapatkan pendapatan sama sekali," kataya.
Menurut Mustolih, dalam kondisi terpuruk seperti ini, sampai sekarang belum ada kebijakan pemerintah untuk berupaya memberikan insentif secara khusus agar PPIU maupun PIHK tidak kian terpuruk. Semestinya pemerintah memberikan perhatian secara serius dengan cara memberikan stimulus dan insentif kepada sektor ini.
"Karena mereka selama ini memberikan kontribusi signifikan kepada pemasukan kas negara," katanya.
Misalnya kata dia situmulus itu dengan memberikan bantuan kebijakan bantuan pinjaman, subsidi komponen biaya, keringanan fiskal, pemotongan pajak yang signifikan dan relaksasi regulasi agar para penguasha bisa sedikit terbantu dan bernafas.
"Bila pemerintah tidak ada intervensi maka bisnis yang digeluti pengusaha Muslim ini akan makin banyak yang gulung tikar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
