REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA - Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Penyelidikan Suriah mengumumkan rezim Assad melakukan kejahatan perang di Idlib dengan secara sengaja menembaki penduduk sipil, fasilitas, dan petugas kesehatan. Komisi Penyelidikan Suriah Independen Internasional itu memiliki bukti kuat rezim Bashar al-Assad melakukan kejahatan perang di dalam dan sekitar Idlib.

Rusia juga melakukan kejahatan yang sama dengan menggunakan bom curah (cluster bombs) dan meluncurkan serangan secara acak terhadap sipil di Idlib. Komisi itu merilis laporan 29 halaman tentang kondisi hak asasi manusia di Idlib dan sekitarnya periode November 2019 - Juni 2020.

"Secara dramatis pasukan rezim Suriah dan Angkatan Udara Rusia meningkatkan kampanye militer mereka untuk merebut Idlib dan bagian barat Aleppo, melakukan serangan udara dan darat yang menghancurkan infrastruktur sipil, mengurangi penduduk setempat, dan merenggut ratusan nyawa wanita, pria, dan anak-anak Suriah,” kata laporan tersebut.

Laporan tersebut menyebut penduduk Suriah mengalami "penderitaan yang tragis" selama kampanye militer pada akhir 2019 oleh pasukan rezim Assad untuk merebut kembali daerah-daerah terakhir yang tersisa yang berada di bawah kendali kelompok oposisi bersenjata.

Berdasarkan beberapa peristiwa yang didokumentasikan oleh komisi itu, penduduk sipil di Idlib menjadi sasaran serangan tanpa pandang bulu di mana permukiman sipil, sekolah, dan rumah sakit dihantam oleh serangan rezim dan Rusia selama beberapa tahun terakhir.

Laporan itu menekankan bahwa warga Suriah kini menghadapi krisis baru akibat pandemi Covid-19, di saat mereka juga kehilangan tempat tinggal karena "dihancurkan oleh perang" serta "meluasnya kasus pelanggaran hak asasi manusia" dan "kejahatan perang".

Dalam laporan itu, komisi menyoroti penderitaan rakyat Suriah atas pengeboman tanpa batas, penangkapan, penyiksaan, penjarahan, dan pemindahan secara paksa oleh rezim Assad dan para pendukungnya.

Setidaknya 52 serangan dilancarkan terhadap penduduk sipil dalam 8 bulan terakhir, termasuk 17 rumah sakit dan fasilitas kesehatan, 14 sekolah dan 9 pasar, dan 12 permukiman sipil. Komisi itu mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menggelar penyelidikan khusus terhadap migrasi lebih dari satu juta warga sipil di Idlib dan sekitarnya hanya dalam tiga bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika