REPUBLIKA.CO.ID, OLEH: Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah
Muhammadiyah menyambut gembira adanya rencana pemerintah untuk menjadikan UMKM sebagai prioritas utama dalam gerakan ekonomi nasional di tengah corona, di mana hal itu akan diwujudkan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan diadakannya penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Tetapi kalau bisa pemerintah jangan hanya sekadar memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM, tetapi juga menugaskan bank-bank milik negara untuk fokus dan tulus bagi mengucurkan sebagian besar kredit dan atau pembiayaannya kepada UMKM.
Kalau selama ini kita lihat bank-bank pemerintah hanya berusaha untuk memenuhi ketentuan PBI No 17 tahun 2015 tentang UMKM di mana dunia perbankan dituntut untuk mengucurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM minimal 20 persen dari total kredit dan pembiayaan yang ada. Padahal seperti kita ketahui jumlah pelaku umkm itu lebih dari 64,1 juta pelaku atau 99,99 persen, dengan jumlah tenaga kerja 116,9 juta sementara usaha besar jumlahnya hanya 5.550 pelaku atau 0,01 persen dengan jumlah tenaga kerja 3,6 juta.
Hal ini tentu saja jelas akan mengusik rasa keadilan kita, di mana usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen atau 5.550 pelaku, mereka mendapatkan kredit/pembiayaan sekitar 80 persen dari total kredit/pembiayaan yang dikucurkan oleh dunia perbankan. Sementara UMKM yang jumlahnya 99,99 persen atau 64,1 juta pelaku hanya mendapat 20 persen. Hal ini tentu jelas terlihat tidak mencerminkan adanya keadilan proporsional.
Karena itu, agar tercipta keadilan yang bersifat proporsional hendaknya UMKM yang jumlah pelakunya banyak juga mendapatkan kredit/ pembiayaan yang juga banyak agar terjadi keadilan dan pemerataan serta stabilitas ekonomi di negeri ini. Karenanya tugas dari bank-bank BUMN ini kita harapkan tentu tidak hanya sekadar mencari financial profit, tetapi juga untuk bisa menciptakan social profit.
Artinya bagaimana caranya supaya lewat dunia perbankan milik negara tersebut pemerintah bisa mempersempit jarak dan perbedaan antara usaha besar dan umkm. Sehingga kita sebagai bangsa bisa memperbesar kelas menengah kita, hingga struktur masyarakat kita bisa berubah dari bentuk piramid kepada bentuk belah ketupat sehingga struktur masyarakat kita, kita harapkan --meminjam pandangan yang disampaikan oleh BJ Habibie-- jumlah mereka yg ada di lapis atas 2 persen, di lapis menengah 95 persen dan di lapis bawah 3 persen.
Bila hal ini bisa kita wujudkan tentu tingkat konsumsi dan investasi masyarakat akan bisa kita dorong sehingga dengan demikian pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta stabilitas nasional akan dapat meningkat secara tajam dan signifikan agar tercipta apa yang selama ini kita cita-citakan yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Semoga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
