REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan Mental akan berkoordinasi dengan kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta terkait informasi dari PLN, di mana ada 200-an madrasah di Jakarta yang belum mendapatkan fasilitas listrik.
Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta, Hendra Hidayat mengatakan pihaknya baru mengetahui ada informasi 200-an madrasah yang belum mendapat fasilitas teraliri listrik di wilayah DKI Jakarta. Walaupun baru mendapatkan informasi tersebut, pihaknya memastikan akan mengecek kebenaran informasi tersebut dan segera berkoordinasi dengan kanwil Kemenag DKI Jakarta soal ini.
"Nanti akan kita cek dulu, dan saya akan tanyakan ke pihak Kanwil Kemenag DKI. Karena kalau madrasah sebenarnya dibawah kanwil Kemenag," katanya kepada wartawan, Jumat (10/7).
Namun Hendra memastikan akan berusaha memberi akses kemudahan bagi madrasah-madrasah di Jakarta yang ternyata memang belum mendapatkan akses listrik tersebut. Karena itu pihaknya akan berkoodinasi terlebih dahulu dengan kanwil Kemenag DKI, dan mengecek kebenaran informasi tersebut.
Sebelumnya diberitakan, pada saat rapat dengan DPR, Menag Fachrul Razi mengatakan, bahwa Kementerian Agama telah memiliki data madrasah yang tidak memiliki jaringan listrik. Ada 11.900 madrasah yang tidak memiliki listrik dan ada 13.793 madrasah belum memiliki akses internet.
Fachrul juga mengatakan, Kemenag saat ini sedang menjalin komunikasi untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait supaya dapat mengatasi persoalan tersebut terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Banyaknya lembaga pendidikan madrasah yang belum punya jaringan listrik dan akses internet, lanjut Fachrul, juga telah disampaikan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Pada saat rapat dengan Pak Wapres, beliau juga kami laporkan, beliau menggarisbawahi untuk segera diselesaikan bersama lembaga terkait," katanya.
Sebelumnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berjanji akan segera melakukan verifikasi dengan turun ke lapangan untuk mengecek terkait 13 ribu madrasah yang belum teraliri listrik. Direktur Regional Bisnis Jawa, Madura dan Bali, PLN Haryanto WS mengatakan saat ini tim PLN di daerah, khususnya di Jawa akan mengecek data madrasah mana yang membutuhkan aliran listrik.
Data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan belasan ribu madrasah belum teraliri listrik dan belum memiliki akses internet. Kebanyakan madrasah-madrasah minim akses tersebut ternyata berada di Pulau Jawa.
Dari data yang diperoleh Republika.co.id dari Kemenag, daerah terbanyak dengan madrasah tak berlistrik adalah Jawa Timur (2.945 madrasah), kemudian Jawa Barat (2.522), Jawa Tengah (870), serta Banten (592). Madrasah tak dialiri listrik juga mencapai 272 unit di DKI Jakarta.
Meski secara proporsional, jumlah madrasah memang paling banyak terdapat di Jawa Timur (20.293 madrasah) kemudian Jawa Barat (15.641) dan Jawa Tengah (11.307). Selain di Jawa, tak ada satupun daerah di Tanah Air tanpa medrasah yang belum dialiri listrik. Paling sedikit di Bali (8 madrasah) dan terbanyak di luar Jawa adalah Sumatra Utara (803). Secara total, jumlah madrasah yang belum dialiri listrik mencapai 11.998 unit.
Saat berita ini diturunkan, wartawan sudah berusaha berkomunikasi dengan kanwil Kemenag DKI. Namun belum mendapatkan jawaban dan informasi dari kanwil Kemenag DKI atas informasi 200-an madrasah di DKI yang belum mendapatkan aliran listrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
