REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) mendorong ´back to basic´ fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data dan informasi, pusat pembelajaran untuk penyuluh dan petani, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan.
"BPP akan menjadi center of excelent semua aktivitas pertanian. Diperkuat pula kapasitas dan kompetensi penyuluh melalui pelatihan tematik, kelembagaan Posluhdes dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian," kata Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi di Jakarta, Selasa (14/7).
Dedi Nursyamsi mengharapkan KostraTani berperan menjadi pengungkit 7 persen produktifitas pertanian melalui (BPP) di tingkat kecamatan, selaku locust pembangunan pertanian di tingkat kecamatan, tempat bernaungnya penyuluh bersama 16 fungsional di BPP.
"Target Kementan produktifitas meningkat 7 persen per tahun terjadi kalau ada yang menggerakkan. Penggeraknya tentu penyuluh mendampingi petani didukung seluruh fungsional KostraTani," kata Dedi Nursyamsi pada kegiatan Ngobrol Asyik (Ngobras) Penyuluhan Vol 4 melalui aplikasi Zoom Meeting.
Menurutnya, Kementan khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) berupaya meningkatkan peran KostraTani menjadi pusat data dan pusat gerakan pembangunan pertanian, sehingga dapat mendukung petani meningkatkan produktifitas pertanian.
"Kebijakan pusat pada gerakan pemberdayaan petani terpadu berbasis teknologi informasi diimplementasikan pada AOR KostraTani, sekaligus menarik minat generasi milenial yang akrab dengan IT, sehingga tertarik kembali ke sektor pertanian," katanya.
Guna memenuhi target tersebut, katanya, KostraTani harus didukung Big Data yang memiliki skala luar biasa terkait volume, distribusi global berkecepatan tinggi (velocity), keragaman informasi (variety). Mengingat data pertanian nasional begitu besar dan kompleks.
"Big data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks dimana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional," kata Dedi mengutip Judith S Hurwitz, konsultan Big Data.
Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menargetkan Indonesia memiliki Satu Data Pembangunan Pertanian, yang diimplementasikan melalui KostraTani merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Pusat Data dan Informasi Pertanian di Kementan (Pusdatin) bertindak selaku Walidata sebagai bagian Forum Satu Data Indonesia (SDI) dan KostraTani mengumpulkan data di lapangan mendukung Forum Satu Data Pertanian.
"Sumber data sekaligus pengguna SDI adalah seluruh unit kerja eselon satu di Kementan, untuk menghasilkan data internal dan kompilasi data," kata Dedi Nursyamsi.
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang ´Satu Data Indonesia´ akan mengubah kondisi data di Indonesia. Kementan telah merintis pengumpulan data dan informasi oleh penyuluh dari tiap kecamatan (BPP) sejak 2013, dirangkum database berbasis online, Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), sebagai bagian Big Data Penyuluhan Pertanian diperkuat Sistem Pengolahan Data Informasi didukung Simluhtan dan Cyber Extention, pelaksana input dan output data.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
