REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan 47 penghargaan kepada semua pihak yang dinilai berjasa dalam penangan konflik harimau Sumatra dengan manusia di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau.
Penyerahan penghargaan dilakukan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Wiratno mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau di Kota Pekanbaru, Kamis (15/7). “Ini penghargaan yang paling banyak saya serahkan dalam sehari selama jadi Dirjen,” kata Wiratno.
Puluhan penghargaan tersebut, di antaranya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, Polres Inhil, Kodim 0314/Inhil, KPHP Mandah, dan 37 pegawai, polisi hutan, dokter hewan, dan tenaga pengaman hutan lainnya di BBKSDA Riau.
Wiratno menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penanganan satwa dilindungi tersebut, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, yayasan konservasi satwa, perusahaan, jajaran BBKSDA Riau, dan jurnalis yang ikut terlibat dalam upaya penanganan konflik tersebut.
“Penghargaan ini tak ternilai harganya. Terima kasih kami ucapkan, salam dari ibu Menteri (LHK) karena anda semua begitu tulus melakukan upaya penyelamatan harimau ini,” ujar Wiratno.
Dia berharap, penghargaan ini adalah momentum yang bagus untuk kolaborasi semua pihak agar konflik tidak terjadi lagi. Pihak pemegang konsesi juga diharapkan menjaga areanya dari jerat dan aktivitas perburuan yang mengancam satwa dilindungi. “Tolong lakukan pembersihan jerat, jangan sampai ada jerat di konsesi perusahaan,” ujar Wiratno.
Kepala BBKSDA Riau, Suharyono, menambahkan konflik harimau Sumatra dan manusia di Kabupaten Inhil berlangsung sangat lama dan menguras waktu dan energi. Untuk satu kasus harimau yang paling menyita perhatian, yakni kasus harimau diberi nama Bonita, yang upaya penangkapannya mencapai dua tahun.
Meski begitu, ia bersyukur ada hikmah dalam upaya bersama tersebut karena adanya kekompakan dari semua pemangku kebijakan untuk saling membantu. Pihak perusahaan dinilai juga banyak membantu dalam penanganan konflik tersebut.
“Bahkan setelah kasus Bonita, konflik harimau seperti gak selesai-selesai. Hal ini menjadi sejarah kebersamaan mulai dari TNI, Polri, perusahaan, masyarakat, dan semua pihak sebagai wujud kebersamaan. Hari ini KLHK berikan penghargaan yang mungkin gak ada nilai rupiahnya, tapi bagi kami ini luar biasa untuk penyelamatan harimau Sumatra,” kata Suharyono.
Wakil Bupati Inhil Samsudin Uti, usai penyerahan penghargaan menyatakan apresiasinya terhadap jajaran BBKSDA Riau karena selalu merespon cepat ketika menerima laporan konflik harimau dan manusia di Inhil.
Dia berharap, ada strategi dari KLHK untuk mencegah konflik satwa dilindungi dengan manusia. Karena, Kabupaten Inhil terdapat banyak harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae). “Tentu kita tak ingin ini. terus terjadi karena harimau sumatera adalah satwa yang harus kita jaga agar tak punah,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
