REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— India menggunakan sistem Dewan Kabinet dalam menjalankan roda pemerintahan yang terdiri dari 24 Menteri Kabinet (Senior), 9 Menteri Negara (Muda) dan 24 Wakil Menteri Negara. Mereka dipimpin oleh seorang Perdana Menteri Narendra Modi.
Dewan Kabinet India terdiri dari 57 orang paling berkuasa. Namun ternyata, hanya ada satu orang Muslim yang duduk di kursi Dewan Kabinet, Mukhtar Abbas Naqvi, yang menjadi Menteri Urusan Minoritas. Padahal jumlah Muslim diperkirakan 15-20 persen dari populasi India.
"Karena Menteri Muslim mengurus minoritas berarti Muslim bertanggungjawab pada Muslim sendiri. Satu Muslim dari 57 Menteri hanya mewakili 1,8 persen. Mengapa perwakilan Muslim hanya sesedikit itu?" kata pengamat politik India Sunil Sharan dilansir dari Times of India pada Jumat (17/7).
Sharan menyebut ada tiga kategori Menteri di India. Pertama, mereka yang dekat dengan Perdana Menteri seperti Jaishankar (Menlu) dan Nirmala Sitharaman (Menkeu).
Kedua, mereka yang dianggap dekat dengan kelompok Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) selaku induk partai berkuasa seperti Nitin Gadkari (Menteri Transportasi) dan Rajnath Singh (Menhan).
Ketiga, mereka yang dekat dengan Perdana Menteri dan RSS seperti Amit Shah. "Lingkaran dalam Modi telah lama tidak memasukkan Muslim, meski Modi berusaha memperbaiki citra pribadinya di mata Muslim," ujar Sharan.
Sharan mengungkap Modi tampak punya kedekatan dengan anggota Jamaah Tabligh India Zafar Sareshwala. Sareshwala pernah membuktikan Modi bukan termasuk anti-Muslim.
Sareshwala dikabarkan sebelumnya akan mengisi posisi Menteri urusan Minoritas. Namun nampaknya Sareshwala menolak karena dianggap tak menarik. Selain itu, Modi disebut dekat dengan komunitas Dawoodi Bohra yang beraliran Syiah.
"Perbedaan antara RSS dan Muslim jelas dan kuat. Ada jarak yang tak bisa dijembatani antara dua kekuatan itu. Berharap RSS menyetujui ada (beberapa) Muslim jadi Menteri tampaknya hal mustahil," ucap Sharan.
Modi tercatat memilih beberapa Menteri dari kalangan birokrat dan militer. Sharan mengingatkan sebenarnya ada Muslim yang mampu menjadi Menteri jika dilihat dari dua kategori itu. Misalnya purnawirawan Jenderal Syed Hasnain yang dianggap pantas jadi Menteri Pertahanan.
"Layaknya Hasnain, pasti banyak Muslim hebat di berbagai bidang di seantero negeri. Dewan Kabinet itu besar, harusnya beri kesempatan pada minirotias, termasuk Muslim," harap Sharan.
Sharan meminta Modi meninjau pergeseran politik di Inggris dan Kanada dimana warga berdarah Asia Selatan bahkan mendapat tempat di Kabinet.
"Modi adalah pemimpin negara, maka bertindaklah yang layak. Satu hal kekurangannya adalah perwakilan Muslim di kabinetnya," tutur Sharan.
"Modi bukan Trump. Modi pemimpin inklusif, Muslim perlu merasa disertakan dalam pemerintahan India agar tak lagi teralienisasi," tutup Sharan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
