REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempercepat belanja daerah sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Belanja pemerintah menjadi satu-satunya roda penggerak perekonomian yang masih bisa diandalkan, setelah investasi dan perdagangan terpukul akibat pandemi Covid-19.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, dalam pertemuan dengan para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7) lalu, Presiden Jokowi secara khusus memerintahkan agar kepala daerah mengebut belanja APBD. Percepatan belanja daerah diyakini bisa ikut mendongkrak konsumsi rumah tangga dan memperbaiki daya beli masyarakat.
"Ada diarahkan juga, ada dari KPK. Agar daerah enggak perlu takut asal tidak ada mensrea untuk menyopet, kira-kira begitu. Kemudian, Kapolri juga sampaikan, Jaksa Agung. Semua clear untuk kita semua belanjakan," jelas Ganjar.
Untuk pos-pos belanja yang akan dipercepat, menurut Ganjar, prioritas tetap pada anggaran untuk penanganan Covid-19. Anggaran penanganan Covid-19 memang tersebar secara sektoral di beberapa dinas. Belanja untuk penanganan Covid-19 termasuk bantuan sosial yang disalurkan ke desa-desa di seluruh kabupaten dan kota.
"Lalu kalau dulu belanja diberikan dan dilelang. Sekarang aturan gubernurnya kita ubah. Apa perubahannya? Nanti belanjanya untuk infrastruktur, polanya padat Karya. Kita mengubah aturan agar itu dipadatkaryakan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kunci pemulihan ekonomi nasional adalah capaian kinerja pada kuartal III 2020. Seperti diketahui, ekonomi nasional hanya mampu tumbuh 2,97 persen pada kuartal I tahun ini, menyusul dimulainya pandemi Covid-19. Kondisinya memburuk pada kuartal II, dengan angka prediksi pertumbuhan ekonomi di level minus 4,3 persen.
"Semester kedua, terutama di kuartal ketiga, kita harus berani berbuat sesuatu, untuk ini diungkit ke atas lagi. Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September, kuartal ketiga. Momentumnya ada di situ," ujar Jokowi di hadapan para gubernur yang hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7), dikutip dari Sekretariat Kabinet.
Menurut presiden, nasib kinerja pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV dan tahun 2021 nanti sangat bergantung pada seberapa kencang laju pemulihan yang terjadi di kuartal III. Bila perekonomian nasional mampu bangkit di kuartal III, ujar Jokowi, maka seterusnya akan membaik.
"Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September," kata presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
