Rabu 22 Jul 2020 17:31 WIB

Mahfud Minta Aparat di Papua Kedepankan Pendekatan Hukum

Mahfud minta aparat tidak terpancing berbagai provokasi dari oleh berbagai pihak.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Ratna Puspita
Menko Polhukam Mahfud MD
Foto: Dok. Humas Kemenko Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengimbau aparat keamanan yang bertugas di Papua untuk mengedepankan pendekatan hukum. Ia meminta mereka untuk tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain," ujar Mahfud dalam kunjungan kerja ke Timika, Papua, Rabu (22/7).

Baca Juga

Mahfud mengatakan, tugas pemerintah, termasuk TNI dan Polri, saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi Covid-19, termasuk di Papua. Kendati demikian, kata dia, tugas untuk mengamankan wilayah dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tetap dilakukan dengan baik.

“Jangan sampai karena kita fokus menangani Covid, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi, dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita,” kata dia.

Menurut Mahfud, pemerintah memiliki tugas untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu berarti pemerintah harus menjaga keutuhan integrasi dan teritori agar tidak terpecah, serta melindungi keutuhan ideologi bangsa.

“Terkait hal ini, ada tiga tantangan yang kita hadapi. Di wilayah barat ada persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara. Di belahan timur seperti di Papua sini, ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata," jelas dia.

Terkait pembangunan di Papua, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, saat ini tengah disiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang lebih komprehensif. Dalam Inpres itu, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprefensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan," ungkap dia.

Dalam kunjungan kerjanya ke Timika, Mahfud mengadakan pertemuan dan berdialog dengan Satuan Tugas (Satgas) TNI, Polri, dan BIN di Papua. Mahfud mengapresiasi seluruh anggota TNI dan Polri termasuk BIN, yang dengan sangat sungguh-sungguh telah memelihara keamanan, ketertiban, dan menjaga kesatuan wilayah NKRI. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement