REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Ekonomi Korea Selatan mengalami resesi teknis pada kuartal II. Ini menjadi resesi pertama kalinya yang dialami Negeri Gingseng sejak 2003 seiring kebijakan pembatasan kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan menekan permintaan global.
Bank sentral Korea Selatan menyebutkan, Kamis (23/7), Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan sebesar 3,3 persen yang disesuaikan secara musiman pada kuartal April hingga Juni, setelah menyusut 1,3 persen pada kuartal pertama. Realisasi ini jauh lebih buruk dibandingkan proyeksi dalam jajak pendapat Reuters, yaitu 2,3 persen.
Seperti dilansir Reuters, Kamis, kinerja ekspor barang dan jasa dari ekonomi yang bergantung pada perdagangan ini anjlok 16,6 persen, menjadi angka terburuk sejak kuartal terakhir 1963. Ini hampir 40 persen dari nominal Produk Domestik Bruto (PDB) negara pada tahun lalu.
Sementara itu, konsumsi swasta yang menghasilkan hampir setengah dari PDB Korea selatan naik 1,4 persen secara kuartalan, tumbuh dibandingkan penurunan 6,5 persen pada kuartal I.
Dari tahun sebelumnya, ekonomi terbesar keempat di Asia ini menyuust sebesar 2,9 persen pada periode April sampai Juni. Realisasi ini kontras dengan ekspansi 1,4 persen yang terlihat pada tiga bulan sebelumnya dan lebih curam dari penurunan 2,0 persen yang diprediksi dalam jajak pendapat Reuters.
Meski mengalami kontraksi dalam, para ekonom melihat adanya tanda-tanda pemulihan pada ekonomi Korea Selatan pada kuartal III. Ekspor yang kontraksi pada kuartal kedua akan menjadi titik terendah, sebelum membaik pada kuartal berikutnya.
Ekonom senior di Societe Generale Seoul, Oh Suk Tae, optimistis, ekonomi Korea akan pulih pada semester kedua. "Ada perdebatan apakah pemulihannya berbentuk U-shape atau V-shape. Saya pikir, itu tergantung pada seberapa cepat vaksin akan dikembangkan dan berapa lama kita bisa bertahan sampai saat itu," ujarnya, dilansir di Nikkei Asian Review, Kamis.
Resesi ini terjadi ketika Presiden Korea Selatan Moon Jae In berencana menaikkan pajak properti dan penjualan untuk menjinakkan harga rumah yang melonjak, terutama di Seoul. Kebijakan semacam ini memberikan sedikit ruang bagi Bank Sentral untuk melonggarkan kebijakan lebih lanjut. Sebab, risiko suku bunga yang lebih rendah memberikan terlalu banyak likuiditas di pasar perumahan.
Pada pekan lalu, Gubernur Bank of Korea Lee Ju Yeol mengatakan, penting untuk membiarkan aliran likuiditas melimpah ke sektor-sektor produktif. "Yang paling penting, kita punya banyak tempat produktif untuk menarik investasi," katanya dalam konferensi pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
