REPUBLIKA.CO.ID, Pelaksanaan ibadah haji terbatas 2020 oleh Arab Saudi banyak diapresiasi dunia karena mampu menekan penyebaran virus korona jenis baru (Covid-19). Namun demikian, sejumlah catatan penting perlu disimak apabila umat Islam hendak menggelar pelaksanaan umrah maupun haji 2021 mendatang.
Suksesnya pelaksanaan haji 2020 oleh Pemerintah Arab Saudi tak lepas dari penerapan protokol Covid-19 yang ketat. Selain itu, suksesnya pelaksanaan haji terjadi akibat adanya pemangkasan jamaah yang drastis dari biasanya 2,5 juta jiwa hanya menjadi seribu jamaah.
Pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan haji 2020. Meski demikian, dia mencatat beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan haji 2020 ini. "Memang pelaksanaan haji 2020 ini kita harus berikan apresiasi.Namun, bukan berarti tanpa evaluasi," kata Dadi seperti dikutip dari Dialog Jumat Republika edisi Jumat (7/8).
Dadi menjelaskan, setidaknya terdapat tiga catatan penting yang harus diperhatikan oleh setiap stakeholder maupun Pemerintah Arab Saudi. Pertama, meski ibadah haji sudah dirampungkan, pergelar an haji 2020 belum seluruhnya selesai. Dadi mengingatkan kepada setiap pihak untuk terus memasang kesiagaan dalam menghadapi halhal yang tidak diinginkan. Kedua, Dadi mendorong kepada pemerintah untuk dapat berkoordinasi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait hal-hal yang berkenaan dengan hajat umat Muslim dunia.
Haji dan umrah yang merupakan hajat umat Islam dunia menjadi sa lah satu hal yang perlu diperjuangkan oleh Pemerintah RI seba gai negara mayoritas Muslim terbe sar dunia. Koordinasi itu salah satu nya meliputi kebijakan-kebijakan strategis seputar haji dan umrah yang jangan sampai dimonopoli Peme rintah Arab Saudi. "Kalau saat ini kan Pemerintah Arab Saudi ma sih cenderung bergerak sendiri dalam menyusun kebijakan-kebijak an seputar haji dan umrah," kata dia.
Keikutsertaan Indonesia, negara-negara Muslim, ataupun organisasi negara-negara Islam harus dijadikan opsi bagi Pemerintah Arab Saudi dalam mengambil keputusan. Ketiga, dia pun melihat keputusan haji 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi cenderung ditunda-tunda. Padahal, menu rut dia, penundaan tersebut berdampak besar pada sektor bisnis yang bergantung pada kebijakan tersebut. Kelak, dia berharap pelak sanaan haji bisa dilakukan dengan kompre hensif dari keputusan pelak sanaan hingga eksekusi hajinya.
Dadi juga berpendapat sukses nya pelaksanaan haji 2020 jangan sampai mengendurkan kewaspa daan Saudi dengan membuka keran umrah tanpa perhitungan matang. Dia menilai pandemi Covid-19 di sejumlah negara Islam masih bergejolak. "Ada baiknya Pemerintah Saudi jangan gegabah membuka keran sebesar-besarnya terhadap umrah," kata dia.
Di sisi lain, meski sejumlah negara tengah meneliti vaksin Covid-19, hal itu belum dapat dijadikan landasan kuat dibukanya keran umrah. Apalagi, menurut dia, hari ini belum ada satu pun negara yang telah berhasil melakukan uji klinik terhadap vaksin Covid-19. Ahli epidimologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, setiap negara tengah fokus untuk melakukan proteksi terhadap warga negaranya masing-masing. Pelaksanaan haji 2021 atau ibadah umrah pun sejatinya tidak akan bergantung pada kehadiran vaksin kelak.
Menurut dia, kebijakan Arab Saudi sebagai tuan rumah haji dan umrah serta sikap suatu negara dalam memproteksi warganya merupakan kunci besar dalam menekan penyebaran Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
