REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas persoalan korupsi di tubuh BUMN itu. Kasus-kasus korupsi masa lalu yang memberatkan keuangan Garuda diharapkan bisa dituntaskan oleh KPK sekaligus upaya untuk mencegah terjadinya korupsi baru.
Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota dan ketua dekom Garuda, yakni Komisaris Utama Triawan Munaf, Wakomut Chairal Tanjung, komisaris independen Yenny Zannuba Wahid dan Elisa Lumbantoruan, serta komisaris Peter F Gonta. Sedangkan dari pihak KPK hadir Ketua KPK Firli Bahauri, Waka KPK Lili Pantauli Siregar dan Nawawi Pamolango.
"Ini sebagai follow up pertemuan mentri BUMN dengan KPK dalam rangka upaya koordinasi tuntaskan kasus korupsi di tubuh Garuda," ujar Yenny Zannuba Wahid mengungkapkan isi pertemuan tersebut, di Jakarta, Rabu (19/8).
Menurut Yenny kedua pihak berkoordinasi terkait dengan kasus tindakan korupsi yang melibatkan Garuda di masa lalu, yang sampai sekarang masih menyisakan permasalahan bagi Garuda. Pertemuan juga menjajaki kemungkinan kerja sama operasional dalam rangka pencegahan adanya tindak pidana korupsi lainnya.
"Kami tidak ingin ada kasus-kasus korupsi lain muncul di tubuh Garuda. Karenanya kami ingin meningkatkan fungsi pengawasan dengan membuat berbagai macam mekanisme pencegahan, misalnya mekanisme whistle blower," kata Yenny.
"Salah satu dampak dari tindakan korupsi pada masa lalu adalah beban operasional yang harus ditanggung Garuda sangat tinggi. Utamanya menyangkut leasing cost atau biaya sewa pesawat yang jauh melebih standart industri," ungkap dia menambahkan.
Dalam masa pandemi dimana pendapatan perusahaan turun sampai lebih dari 90 persen, sementara biaya yang dikeluarkan hampir tetap, Yenny mengatakan, Garuda harus mencari cara untuk memangkas cost. Salah satunya adalah dengan melakukan renegosiasi kontrak sewa pesawat dengan para lessor. "Ini bisa menghemat biaya puluhan miliar tiap bulannya," ucapnya.
Yenny juga mengatakan, dalam cost structure Garuda, biaya sewa pesawat mencapai hampir 24 persen dari total biaya, terlalu tinggi dibanding dengan airlines sejenis lainnya. Karena itu, Dekom Garuda mengharap dukungan KPK untuk terus mendorong pengungkapan kasus korupsi di masa lalu sampai tuntas. Hal ini sebagai salah satu bagian dari strategi untuk melakukan negosiasi biaya sewa dengan para lessor.
"Kami ingin mengirim pesan bahwa kami serius dalam mempertimbangkan upaya hukum terhadap semua pihak yang diduga terlibat, termasuk para perusahaan asing," ujarnya menegaskan. "Kami ingin persoalan ini segera tuntas, dan ke depan Garuda bisa lebih efisien serta mampu bersaing dengan airlines lainnya secara sehat."
Menurut Yenny, pertemuan hari ini adalah tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilakukan oleh mentri BUMN, Erick Tohir, dengan pimpinan KPK sebelumnya. "Pak Erick Tohir terus mengingatkan kami untuk menerapkan good corporate governance atau tata kelola perusahaan secara baik, agar kepercayaan masyarakat bisa pulih secara total. Dukungan dari pemerintah jelas menjadi suntikan semangat bagi kami untuk melakukan pembenahan substansial di tubuh Garuda," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
