REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pandemi Covid-19 semakin nyata menunjukkan adanya ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia. Selain keberadaan dokter yang menumpuk di kota besar, sejumlah fakta menunjukkan fasilitas layanan kesehatan, alat penunjang medis seperti alat bantu napas atau ventilator dan laboratorium pemeriksaan terbilang minim di sejumlah daerah.
1. Berikut ini respon Ketua MPR RI atas masalah tersebut, Kamis (27/8).
A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengevaluasi kinerja dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas dirumah sakit rujukan agar merata disetiap daerah, dan melengkapi fasilitas kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19, serta mencari solusi penyelesaian jika masih terjadi ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia.
B. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kemenkes bersama Dinas Kesehatan, dan Satgas Covid-19 terus mendata dan memenuhi seluruh kebutuhan di setiap fasilitas layanan kesehatan, khususnya di rumah sakit rujukan Covid-19 baik mulai dari tenaga kesehatan (nakes), kapasitas laboratorium, alat pelindung diri (APD) maupun alat penunjang medis lainnya, sehingga setiap fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada para pasien.
C. Mendorong Kemenkes dapat mengatur dan menugaskan dokter dan tenaga medis secara merata di setiap fasilitas kesehatan di seluruh daerah, yang diutamakan untuk rumah sakit rujukan Covid-19 sehingga tidak terjadi lagi penumpukan dokter hanya di kota-kota besar.
D. Mendorong pemerintah terus meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta terus melakukan pembenahan layanan kesehatan yang dapat meningkatkan standar kesehatan nasional.
2. Satgas Covid-19 kembali mewacanakan akan segera kembali membuka operasional bioskop yang dikhawatirkan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang rencana tersebut, dikarenakan pemulihan ekonomi dan penanggulangan Covid-19 harus secara bersamaan, namun rencana tersebut dapat membuka peluang terjadinya kluster penularan baru Covid-19, mengingat masih terus meningkatnya angka kasus Covid-19 di Indonesia.
B. Mendorong pemerintah untuk terlebih dahulu menggencarkan contact tracing dan pemeriksaan atau rapid/SWAB tes di wilayah-wilayah yang masih memiliki angka kasus Covid-19 yang tinggi, guna memastikan angka kasus Covid-19 benar-benar turun secara signifikan, untuk kemudian dapat mempertimbangkan membuka kembali layanan bioskop.
C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama pengusaha bioskop, untuk memberikan solusi inovatif, seperti membuka penayangan film dengan layar yang dapat ditonton melalui mobil/kendaraan pribadi masing-masing ataupun menggunakan aplikasi nonton film yang dapat diakses melalui website atau aplikasi tertentu, sehingga masyarakat tetap dapat menonton film.
D. Mendorong pemerintah untuk tidak terburu-buru memberikan izin penayangan film di bioskop, sebelum pengusaha bioskop mempersiapkan terlebih dahulu secara optimal sarana dan prasarana di bioskop, seperti sistem sirkulasi dan ventilasi udara yang disesuaikan dengan kebutuhan pandemi saat ini, mengingat perlunya pemasangan filter udara seperti penggunaan HEPA filters, karena mempunyai minimum efficiency reporting value (MERV) yang tinggi untuk mengukur kemampuan suatu filter dalam menyaring partikel kecil, serta memastikan angka kasus Covid-19 sudah mengalami penurunan yang signifikan, mengingat, diantara penonton bisa saja terdapat orang tanpa gejala/OTG yang berpotensi membawa virus corona sekalipun protokol kesehatan telah diterapkan, terlebih lagi di dalam bioskop, sirkulasi udara kurang begitu baik karena merupakan ruangan kedap suara.
3. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan marikultur, namun pengembangan marikultur masih belum tergarap secara maksimal, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah agar melakukan upaya-upaya yang dapat mengembangkan marikultur di Indonesia, seperti melakukan kajian dan survei untuk menemukan teknologi yang tepat untuk mengembangkan marikultur, dikarenakan marikultur atau budidaya organisme laut dalam air laut di Indonesia mencapai 24 juta hektar, tetapi baru 1,23 persen di antaranya yang sudah dimanfaatkan pada tahun 2018.
B. Mendorong pemerintah untuk berkomitmen mengembangkan komoditas marikultur prioritas selama kurun waktu 2020-2024, yaitu kakap putih, rumput laut, kerapu, bawal bintang, dan lobster, dikarenakan komoditas marikultur tersebut dapat menghasilkan bahan baku farmasi, perhiasan, bioenergi, bahan kertas, serta industri pangan lain.
C. Mendorong pemerintah untuk dapat melakukan pendidikan dan pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia/SDM, sehingga Indonesia dapat mengembangkan usaha marikultur, dikarenakan wilayah geografis Indonesia merupakan wilayah dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan perairan yang produktif, serta mempersiapkan seluruh sarana, prasarana, maupun fasilitas penunjang pengembangan marikultur.
D. Mendorong pemerintah memetakan sejumlah permasalahan marikultur, seperti pakan, manajemen penyakit ikan, manajemen produksi dan bisnis, serta aspek lain, seperti listrik dan infrastruktur air bersih, hingga permasalahan logistik. Oleh karena itu, perlu pembenahan infrastruktur, bisnis, dan akses pasar agar dapat mendorong efisiensi rantai pasok.
