Selasa 15 Sep 2020 06:18 WIB

Benarkah Negara Teluk tak Lagi Berpihak ke Rakyat Palestina?

Bukankah penderitaan rakyat Palestina merupakan penderitaan umat Islam sedunia?

Bendera Palestina (Ilustrasi)
Foto: Ist
Bendera Palestina (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Mulawarman Hannase, Pengamat Timur Tengah dan Dosen Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia

Dalam dua dekade terakhir, dapat diidentifikasi pola baru konstelasi politik di Timur Tengah (Timteng), khususnya di negara Teluk. Ini terkait hubungan Teluk dengan Israel. Hampir semua negara Teluk terindikasi memiliki kesediaan menjalin hubungan baik dengan Israel.

Beberapa tahun terakhir, Arab Saudi bekerja sama dengan Tel Aviv di bidang intelijen. Qatar pun salah satu mitra dagang terpenting Israel sejak 2000-an. Baru-baru ini, mantan penguasa Oman, Sultan Qabus, menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Uni Emirat Arab (UEA) menandatangani beberapa kesepakatan dengan perusahaan keamanan Israel dan bekerja sama dengan Israel di banyak bidang dan diformalkan dengan dibangunnya hubungan diplomatik baru-baru ini.

Setelah UEA, satu lagi negara Teluk yang membangun hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Bahrain. Presiden AS Donald Trump pada Jumat (11/9), mengumumkan, Israel dan Bahrain menyetujui hubungan diplomatik penuh.

Keputusan Hamad bin Isa al-Khalifa sebagai penguasa wilayah paling kecil di kawasan Teluk ini, kontroversial. Kecaman dunia Islam pasti mengalir kepadanya. Teriakan penolakan lambat laun akan bergemuruh. Tensi politik di Timur Tengah pun akan kian panas.

Mengingat, opini publik yang berkembang sampai saat ini, khususnya di dunia Islam, menolak segala bentuk kerja sama dengan Israel karena dianggap pengkhianatan terhadap rakyat Palestina. Bisa dipastikan, narasi paling banyak muncul merespons langkah politik ini, negara Teluk tidak lagi berpihak pada rakyat Palestina. Bukankah penderitaan rakyat Palestina merupakan penderitaan umat Islam sedunia?

Berbagai analisis muncul untuk menguak motif Bahrain menjalin hubungan dengan Israel. Salah satunya, dari perspektif sektarianisme. Variabel Suni-Syiah berpengaruh pada mengkristalnya konflik di Timteng saat ini.

Cara pandang negara Teluk dalam meng ambil langkah politik, ditentukan kedua variabel ini. Dalam konflik Yaman, misalnya, Iran berandil cukup besar, dengan mendukung kelompok bersenjata Houthi.

Begitu pula di Lebanon. Hizbullah yang memiliki kekuatan militer sangat besar disokong Iran. Fakta-fakta ini membuat negara Teluk dan aliansinya berpikir keras menghentikan dominasi Iran dan jaringan Syiahnya di Timteng. Berdasarkan model analisis di atas, bisa dibaca langkah negara Teluk, meliputi Arab Saudi, UEA, dan Bahrain adalah langkah pragmatis untuk menghadapi dominasi Iran.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement