REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN--Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani memperingatkan para penguasa Arab yang 'belok' dan memutuskan bekerjasama dengan Israel yang tengah berusaha menguasai kawasan Nil. Shamkhani juga menekankan bahwa negara Islam tidak akan membiarkan impian para Zionis tentang Nil hingga Efrat menjadi kenyataan.
"Rezim Zionis berusaha mewujudkan kontrol atas wilayah dari Nil hingga Efrat melalui apa yang mereka sebut rencana perdamaian," kata Shamkhani dalam pertemuan di Teheran yang dikutip di FNA, Selasa (15/9).
Dia memperingatkan para penguasa yang "berkhianat" dari negara-negara Arab tertentu untuk tidak menjadikan Palestina sebagai korban ambisi jangka pendek mereka.
"Dunia Islam tidak akan pernah mengizinkan terwujudnya plot yang berbahaya dan berbahaya seperti itu," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Irak sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Dawa Islam Irak Nouri al- Maliki menggarisbawahi perlunya meningkatkan solidaritas di dunia Muslim untuk mencegah tindakan yang beresiko mendistorsi dan mengancam identitas dan wilayah Islam.
"Ancaman yang menargetkan Quds suci dan keberadaan Palestina akan dihilangkan melalui kerjasama negara-negara Islam," ujar Maliki.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengunggah cuitan yang berisi berita tentang kesepakatan normalisasi Israel-Bahrain pada Jumat (11/9) seusai diskusinya dengan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui sambungan telepon.
Menyusul cuitan dan pengumuman dari Gedung Putih, para pejabat Palestina mengutuk kesepakatan normalisasi Israel-Bahrain yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, dan menyebutnya sebagai "tusukan di belakang".
Kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Bahrain datang satu bulan setelah Uni Emirat Arab (UEA) setuju untuk menormalkan hubungan dengan Israel di bawah kesepakatan yang ditengahi AS. Di sisi lain, para kritikus melihat kesepakatan itu sebagai upaya terbaru Trump untuk menyelamatkan kampanye kepresidenannya melawan Demokrat Joe Biden.
Tujuh belas aliran politik dan asosiasi Bahrain, termasuk 14th of February Youth Coalition, dalam sebuah pernyataan menyuarakan protes atas keputusan Manama untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dan memperingatkan bahwa itu akan menjadi langkah merugikan terhadap perdamaian di wilayah tersebut.
“Tidak ada jenis normalisasi hubungan antara negara-negara tertentu dan rezim Zionis yang pernah mengarah pada perdamaian dan pemulihan hak-hak bangsa Palestina dan sebaliknya telah mendorong musuh untuk melakukan lebih banyak kejahatan terhadap Palestina dan kesucian orang Arab dan Muslim, termasuk Quds suci," ujarnya dalam pernyataan pada Senin (14/9) kemarin.
Ia menambahkan bahwa perjanjian damai antara Bahrain dan Israel, yang ditengahi oleh AS, merupakan kejutan besar bagi bangsa Bahrain, asosiasi politik, masyarakat sipil dan semua tokoh nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
