REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menandatangani perjanjian untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Selasa (15/9) waktu setempat. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi tuan rumah seremoni penandatanganan itu di Gedung Putih.
Di hadapan tamu undangan yang berjumlah ratusan di halaman Gedung Putih, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani. Bendera AS, Israel, UEA, dan Bahrain tampak berjejer di Gedung Putih.
Seremoni penandatanganan ini dinilai dapat meningkatkan elektabilitas Trump yang coba mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan presiden pada November mendatang. Peran Trump dalam kesepakatan normalisasi hubungan UEA, Bahrain, dan Israel mendapatkan pujian dari ketiga negara tersebut. Netanyahu mengatakan, normalisasi ini memberikan harapan kepada "semua orang Abraham".
Kesepakatan normalisasi tersebut mendapatkan kecaman Palestina karena UEA dan Bahrain telah melanggar inisiasi perdamaian Arab serta melakukan pengkhianatan. Namun, pejabat UEA dan Bahrain berusaha memberikan keyakinan, mereka tidak akan meninggalkan Palestina. Kedua negara itu tetap berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan bagi Palestina.
Sebelumnya, Trump memastikan ada negara Teluk Arab lainnya yang akan membuat kesepakatan normalisasi dengan Israel. Sebelum seremoni penandatanganan, Trump bertemu Netanyahu di Oval Office. Dalam pertemuan itu, Trump mengatakan ada lima atau negara yang akan mengikuti jejak Bahrain dan UEA.
"Kami akan memiliki setidaknya lima atau enam negara datang dengan sangat cepat untuk mencapai kesepakatan mereka sendiri dengan Israel," ujar Trump.
Trump mengatakan, Arab Saudi akan menjadi negara berikutnya yang menormalisasi hubungan dengan Israel "pada waktu yang tepat". Namun kabinet Saudi menekankan perlu ada solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina.
Arab Saudi adalah kekuatan terbesar di antara negara-negara Teluk Arab dan merupakan eksportir minyak terbesar di dunia. Selain itu, Arab Saudi adalah negara yang mengusulkan Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002.
Inisiatif Perdamaian Arab menyerukan hubungan normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab lainnya dengan imbalan penarikan penuh Israel dari tanah yang diduduki dalam perang 1967, serta pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kesepakatan Inisiatif Perdamaian Arab tidak pernah dilaksanakan karena Israel melanjutkan invasi dan perluasan permukiman di Tepi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
