REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menegaskan tidak akan mengubah posisinya tentang Palestina meski Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain telah menandatangani perjanjian normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, Selasa (15/9) waktu setempat yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS). Kesepakatan tersebut mendapat kecaman luas dari berbagai pihak.
"Sekali lagi ditegaskan bahwa normalisasi hubungan Israel dengan UEA dan Bahrain tidak mengubah posisi Indonesia soal Palestina," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah dalam pengarahan media secara virtual, Kamis (17/9).
Faiza menegaskan, bahwa bagi Indonesia penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait. Selain itu, dalam masalah Palestina, pihak-pihak terkait juga harus melihat parameter yang disepakati secara internasional.
"Harus melihat parameter yang disepakati secara internasional termasuk two state solution (solusi dua negara)," ujar Faizasyah.
Menurutnya, Indonesia juga harus memastikan bahwa seluruh inisiatif untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat oleh Arab Peace Inisiatif dan beberapa resolusi organisasi kerja sama Islam yang terkait. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk mempertimbangkan agar inisiatif dan kesepakatan itu diarahkan kepada upaya untuk memulai kembali proses multilateral yang kredibel.
"Hal ini akan memungkinkan equal voting bagi seluruh pihak didasarkan pada parameter internasional yang disepakati," ujar Faiza.
Indonesia juga pasti memahami intensi UAE dan Bahrain untuk menyediakan ruang bagi pihak terkait untuk bernegosiasi dan mengubah pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina bagi kesepakatan ini. "Namun juga, efektivitas kesepakatan tersebut sangat bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinya," kata Faizasyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
