REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Kerajaan Arab Saudi membentuk komite baru yang terdiri dari empat entitas pemerintah. Berdasarkan laporan surat kabar Al Watan, komite tersebut dibentuk guna memetakan rencana pembukaan ibadah umroh.

Keempat entitas pemerintah yang dimaksud, yakni Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan, Presidensi Umum Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta Keamanan Publik Saudi.

Dilansir di Argaam, Jumat (18/9), berbagai rekomendasi telah disampaikan komite itu kepada otoritas yang berwenang. Rekomendasi tersebut antara lain, membuka kunjungan umroh pertama bagi warga domestik, diikuti oleh WNA dalam jumlah terbatas dan waktu tertentu.

Komite juga merekomendasikan peluncuran platform atau aplikasi baru. Dalam aplikasi tersebut, jamaah dapat mengajukan permintaan kunjungan umroh. Saat mengajukan kunjungan, peziarah diwajibkan telah mengantongi laporan medis, yang menunjukkan mereka bebas dari Covid-19.

Pemerintah Saudi untuk sementara menghentikan penerbitan visa umroh sejak akhir Februari kemarin. Kerajaan juga menangguhkan kunjungan umroh bagi warga negara maupun penduduk pada bulan berikutnya, karena kekhawatiran penyebaran Covid-19 yang semakin melebar.

Baru-baru ini, sumber resmi di Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan diumumkan rencana kunjungan umroh secara bertahap. Pengumuman dibuat berdasarkan perkembangan keadaan selama periode pandemi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika