REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA— Farah terpaksa harus melepas jilbabnya, yang telah dikenakannya sejak remaja, ketika bekerja di sebuah rumah sakit di Singapura.
Meski tidak ada larangan berjilbab di Singapura, namun sebagian besar profesi melarang para karyawannya mengenakan atribut keagamaan, khususnya jilbab.
Farah hanyalah satu di antara sekian banyak Muslim, sekitar 15 persen dari populasi penduduk Singapura, yang mendapatkan diskriminasi tersebut. Wanita yang bekerja sebagai fisioterapis itu bergabung dengan 50 ribu partisipan lain telah mendukung petisi online agar diskriminasi di tempat kerja ini segera dihentikan.
“Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya tidak dapat bekerja di sini jika saya mengenakan jilbab,” kata Farah yang dikutip di Reuters, Senin (21/9).
Di sisi lain, Halimah Yacob, presiden wanita pertama negara itu yang juga mengenakan jilbab, mengatakan, tidak ada tempat untuk diskriminasi. Namun realitanya, pembatasan tetap terjadi di berbagai bidang profesi, termasuk polisi wanita dan perawat.
Perdebatan seputar hijab bukanlah hal baru di Singapura, negara kota modern yang bangga dengan latar belakang multikultural dan multi rasanya. Negara ini didominasi etnis Tionghoa, banyak dari mereka menganut Buddha atau Kristen.
Pada 2013, Menteri Urusan Muslim Yaacob Ibrahim mengatakan mengenakan jilbab di tempat kerja akan "sangat bermasalah" untuk beberapa profesi yang membutuhkan seragam. Tahun berikutnya, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan masalah jilbab adalah tentang "masyarakat seperti apa yang ingin kami bangun di Singapura".
Merujuk pada kasus farah atau diskriminasi hijab lainnya, presiden Singapura mengatakan diskriminasi di tempat kerja sangat 'mengganggu', karena menghalangi seseorang untuk mencari nafkah.
“Orang harus dinilai hanya berdasarkan prestasi dan kemampuannya untuk melakukan suatu pekerjaan dan bukan yang lain,” tulis Halimah di Facebooknya, yang menarik lebih dari 500 komentar.
“Selama periode Covid-19 ini ketika kekhawatiran atas pekerjaan dan mata pencarian semakin besar, insiden diskriminasi memperburuk kecemasan dan orang merasa terancam,” tambahnya.
Jilbab telah menjadi masalah yang memecah belah umat Islam di seluruh dunia. Banyak wanita Muslim menutupi kepala mereka di depan umum sebagai tanda kesopanan, meskipun yang lain melihatnya sebagai tanda penindasan wanita.
Tapi aktivis hak perempuan di Singapura mengatakan mereka ingin perempuan Muslim memiliki kebebasan memilih. Pembatasan semacam itu telah menghambat prospek pekerjaan perempuan, terutama ketika pandemi telah mendorong Singapura ke dalam resesi dan banyak perusahaan terpaksa gulung tikar, kata mereka.
“Wanita harus dapat menjalankan agamanya dengan bebas tanpa harus memilih antara memiliki pekerjaan atau menjalankan agamanya,” kata Filzah Sumartono, seorang penulis yang membantu menjalankan Beyond the Hijab, sebuah situs web yang berfokus pada wanita Muslim Singapura.
"Masalah di Singapura ini hanya dihadapi oleh wanita Muslim, ini adalah kebijakan diskriminatif yang kuat terhadap wanita Muslim," katanya kepada Thomson Reuters Foundation.
Filzah dari kelompok Beyond the Hijab mengatakan pembatasan tersebut dapat mempersulit perempuan untuk memasuki dunia kerja. "Beberapa wanita merasa tidak nyaman menghapus sebagian dari identitas mereka hanya untuk mendapatkan uang," katanya.
“Harus memberikan pilihan yang sangat sulit ini pada wanita Muslim adalah tidak adil dan tidak adil,” kata dia menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
