Mengenal Konflik Etnik Melayu Muslim di Thailand Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, -- Beberapa hari lalu ada pertemuan yang penting di wilayah Thailand selatan yang panas dan selama ini bergejolak diguncang aneka kekerasan. Wilayah itu dikenal sebagai tempat tinggak kaum Muslim Patani. Kekerasan itu terjadi karena mereka berontak terhadap Thailand dan ingin berdiri sendiri.

Dan kasus ini sebarnya kasus yang sangat lama. Patani dahulu adalah sebuah kerajaan Muslim yang merdeka. Namun kemudian ditaklukan oleh kerjaan Siam di Thailand yang beragama Budha.

Perasaan di jajah oleh Thailand itulah yang lestari di benak mereka sehingga terus berkonfliksampai hari ini. Usaha perdamaian terus dilakukan dengan perantara Malaysia. Namun belum ada hasilnya yang signifikan. Wilayah Patani masih menjadi wilayah yang bergejolak.

Berikut ini ada artikel menarik yang dapat dipakai untuk mengenal konflik dikawasan itu. Artikel ini dikutip dari pssat.ugm.ac.id dena judul: Konflik Entnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan: 'Penyebab, Proses,dan Dinamika'.

Berikut ini artikel itu selengkapnya:

-------------------------

"Mengenal Konflik Etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan"

Serangan yang menewaskan dua biarawan Candi Wat Rattananupab, di Distrik Su Ngai Padi, Provinsi Narathiwat merupakan serangan fatal terakhir setelah kelompok pemberontak Barisan Revolusi Nasional (BRN) melakukan serangan di sekolah dan rumah sakit pada 8 Januari 2019 (Al Jazeera, 2019). Rentetan serangan ini merupakan bentuk dari protracted conflict yang berada di Thailand Selatan meliputi Provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat. Hubungan rumit antara pemberontak dengan pemerintah pusat Thailand dapat ditelusuri dari sejarah inkorporasi dan asimilasi ketiga provinsi tersebut ke dalam sistem Thailand.

Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan lima distrik di Songkhla—Chana, Na Thawi, Sabayoi, Sadao, dan Thepa—merupakan wilayah Kerajaan Patani (Patani Darussalam) yang berdiri sejak tahun 1390 hingga 1902. Kerajaan Patani merupakan tributary state bagi Kerajaan Siam yang menggunakan indirect rule—membiarkan raja-raja lokal atau sultan memerintah wilayah mereka—dengan ganti kesetiaan dan upeti yang dibayarkan kepada Kerajaan Siam (Moller 2011, p.8).

Kebencian terhadap Kerajaan Siam dimulai pada tahun 1909 dengan adanya Anglo-Siamese Treaty yang menandai dimulainya sentralisasi dan aneksasi Kerajaan Patani oleh Kerajaan Siam. Kekuasaan elit lokal yang mulai hilang semakin memudar setelah diterapkan kebijakan forceful assimilation pada tahun 1930-an. Seiring Panglima Tinggi Plaek Phibulsongkhram yang mengusung agenda ultranasionalis pan-Thai . Yaitu melarang penggunaan bahasa minoritas di kantor pemerintahan dan menggantinya dengan bahasa Thai sebagai bahasa nasional; penekanan pada agama Buddha sebagai agama nasional (berdampak pada pelarangan agama dan hukum Islam di Selatan); dan mengharuskan setiap penduduk di Thailand untuk mengganti nama menjadi nama Thailand (Melvin 2007, pp. 13-4).

Pemberontakan pertama pada tahun 1946 ditandai dengan terbentuknya Patani People’s Movement (PPM), dengan aktor penting mereka yakni Haji Sulong (Sulong bin Abdul Kadir bin Mohammad el Patani) yang menyerukan adanya otonomi dan penghormataan atas kebudayaan dan agama di bekas Kerajaan Patani. Menyusul menghilangnya Haji Sulong, muncul semakin banyak kelompok pemberontakan seperti Gabungan Melayu Patani Raya (1950). Pergerakan tersebut masih dilakukan hingga sekarang mengingat hak otonomi tidak pernah secara serius diberikan (Melvin 2007,pp. 14-7).

Beberapa tulisan yang membahas tentang gerakan separatis atau perlawanan atas hak otonomi untuk etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan berfokus pada analisis penyebab. Seperti adanya perasaan primordial etnik melayu (primordialisme) (Nurakkate 2012); kemiskinan dan ketimpangan sosial (Engvall and Magnus 2014); pengaruh identitas muslim and islamisme (primordialisme) (Melvin 2007; Moller 2011; Croissant 2007); bahkan sudah sampai menjelaskan pada dinamika intensitas konflik (Chalk 2008; Abuza 2011).

Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam beberapa tulisan tersebut. Penjelasan kemiskinan dan ketimpangan tidak mampu menjelaskan mengapa Yala dan Narathiwat, walaupun mengalami peningkatan pendapatan setelah 2004, tetap melakukan serangan (Abuza 2011, p.21) atau penjelasan tentang etnis melayu dan pengaruh islamisasi yang gagal menjawab mengapa pada tahun 1980-2000 dan 2008-2011 konflik kekerasan cenderung menurun dan mengapa Provinsi Satun yang juga merupakan mayoritas penduduk muslim dan melayu tidak terjadi konflik kekerasan.

Masih dengan rumusan masalah yang sama: mengapa konflik kekerasan antara Muslim-Melayu dengan Thai-Buddha terjadi di Thailand Selatan?

Namun, tulisan ini mempunyai jawaban berbeda yakni konflik kekerasan ini terjadi karena adanya kepentingan elit lokal Patani yang menggunakan identitas etnik Melayu dan Islam sebagai basis mobilisasi massa. Terjadinya dinamika konflik ini bergantung pada berhasil tidaknya negara mengakomodasi kepentingan elit lokal dengan institusi yang dibentuk. Dengan demikian alih-alih melihat pendekatan instrumentalis, konstruktivis, dan institusionalis sebagai pendekatan terpisah, penulis melihat pendekatan tersebut sebagai proses yang saling berkaitan.